Aceh – Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam upaya mempercepat penanganan pascabencana banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Intensifikasi percepatan ini tetap dilakukan selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sebagai wujud respons cepat dan efektif pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa percepatan langkah tanggap darurat dan pemulihan tidak akan terhenti meskipun dalam masa libur. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak bencana secara komprehensif. “Saya bersama Kepala BNPB dan jajaran juga pemerintah daerah untuk bersama-sama memulihkan Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” tutur Pratikno saat meninjau langsung kondisi di Aceh, Kamis (25/12).
Sebanyak 13 kabupaten/kota telah beralih status dari Darurat ke Pemulihan, dengan rincian 4 kabupaten/kota di Aceh, 5 di Sumatra Utara, dan 4 di Sumatra Barat. Namun, 11 kabupaten di Aceh akan memperpanjang fase tanggap darurat guna memastikan pemenuhan kebutuhan mendesak warga secara optimal. Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya respons yang tepat sasaran. “Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal,” tegasnya.
Pemerintah memprioritaskan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pembangunan huntara telah dimulai, sementara enam kabupaten lainnya masih dalam tahap pematangan lahan. Kabupaten Aceh Timur dan Nagan Raya saat ini masih melakukan identifikasi lahan yang sesuai. Pengerjaan huntara dan huntap ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, Polri, dan BNPB. Pratikno menyoroti kendala utama dalam proses relokasi. “Persiapan dan percepatan untuk huntara ini terus dilakukan, memang salah satu tantangan dalam proses ini adalah penyiapan lahan,” jelasnya.
Selain pembangunan huntara, pemerintah juga mempersiapkan pembangunan hunian tetap bagi warga yang permukimannya harus direlokasi karena alasan keamanan. Di Sumatra Utara, empat kabupaten/kota sudah dalam proses pembangunan huntara dan huntap, sementara di Sumatra Barat, lima kabupaten sedang berproses membangun huntara.
Fokus utama lainnya adalah pemulihan infrastruktur. Dari 81 ruas jalan nasional yang terdampak bencana, 72 ruas telah berfungsi kembali, sementara sembilan ruas lainnya masih dalam tahap penanganan. Pemerintah menargetkan seluruh ruas jalan dapat segera berfungsi normal untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian khusus. Pemerintah menargetkan agar sekolah-sekolah yang terdampak bencana dapat kembali beroperasi pada pekan pertama Januari 2026. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan pendidikan bagi anak-anak yang menjadi korban bencana.
Menko PMK Pratikno menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bekerja tanpa henti dalam upaya pemulihan pascabencana. “Arahan bapak Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan juga pada pemerintah daerah sangat jelas dan sangat tegas agar semua terus bekerja tanpa henti,” pungkasnya.
Sebagai bagian dari upaya penanganan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dioptimalkan untuk mengurangi intensitas curah hujan di wilayah terdampak bencana. Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen bangsa yang telah bergotong-royong dalam upaya pemulihan pascabencana, menunjukkan solidaritas dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama.
