Painan – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mulai mematangkan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak 2026 dengan menempatkan akurasi data pemilih dan pencegahan politik uang sebagai fokus utama. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Bupati, Rabu (15/7/2026), menjelang pesta demokrasi tingkat nagari tersebut.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala perangkat daerah. Pemerintah daerah menilai, koordinasi lintas instansi perlu diperkuat sejak awal agar seluruh tahapan berjalan tertib.
Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, Zainal Arifin, menegaskan seluruh proses Pilwana harus berjalan sesuai aturan hukum dan menjunjung asas jujur serta adil. Ia juga mengingatkan aparatur pemerintah dan penyelenggara pemilihan agar tetap netral selama seluruh tahapan berlangsung.
Zainal meminta validasi data pemilih dilakukan secara teliti. Dia juga mendorong pembentukan posko pengaduan untuk menampung persoalan masyarakat terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Kampanye harus berlangsung damai dan edukatif. Media sosial harus dimanfaatkan secara bijak, serta praktik politik uang harus ditolak karena dapat berujung pada sanksi hingga diskualifikasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan anggaran harus transparan, sengketa diproses melalui jalur hukum, dan setiap calon wajib siap menang maupun kalah. Menurutnya, sikap sportivitas menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat nagari.
Ketua DPRD Pesisir Selatan, Darmansyah, menyebut Pilwana sebagai pesta demokrasi “badunsanak” yang harus mengutamakan persaudaraan. Ia berharap partisipasi masyarakat meningkat agar lahir pemimpin nagari yang memiliki kapasitas untuk memajukan daerah.
Kepala DPMD Pesisir Selatan, Mar Alamsyah, mengatakan Pilwana 2026 akan digelar di 93 nagari dengan total 446 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ia menjelaskan, biaya pemilihan manual diperkirakan mencapai Rp294 juta per nagari, sedangkan sistem e-voting membutuhkan investasi sekitar Rp1,4 miliar per nagari.
Ketua Tim Percepatan Pemerintahan Daerah (TPPD), Syaidal, menekankan calon wali nagari tidak cukup hanya memenuhi syarat administratif. Menurut dia, calon juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat.
Syaidal menambahkan, penerapan e-voting dapat dipertimbangkan secara bertahap atau melalui klaster pada nagari tertentu. Opsi itu dinilai bisa menjadi bahan kajian sebelum diterapkan lebih luas.
Dalam rapat itu, akurasi DPT dan pencegahan politik uang menjadi dua isu yang dianggap paling menentukan keberhasilan Pilwana 2026. Pemerintah daerah memastikan koordinasi akan terus diperkuat agar pemilihan di tingkat nagari berlangsung aman, tertib, dan demokratis.
