Solok – Pemerintah Kabupaten Solok bergerak cepat dalam menanggapi dampak bencana hidrometeorologi yang menerjang wilayahnya pada November 2025 lalu. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah merencanakan pembangunan hunian tetap (Huntap) yang ditargetkan mulai direalisasikan pada awal tahun 2026.
Fokus utama saat ini adalah pendataan dan verifikasi rumah-rumah warga yang terdampak. Kepala DPRKP Kabupaten Solok, Retni Humaira, menjelaskan bahwa timnya telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi data secara komprehensif. “Data sudah hampir final. Tim DPRKP telah memverifikasi langsung ke lapangan, lengkap dengan dokumentasi kerusakan dan titik koordinat,” ujar Retni pada hari Jumat (26/12/2025).
Data sementara yang berhasil dihimpun oleh DPRKP menunjukkan skala kerusakan yang cukup signifikan. Tercatat 75 rumah hanyut terbawa arus, 115 rumah mengalami kerusakan berat, 67 rumah rusak sedang, dan 51 rumah mengalami kerusakan ringan. Selain itu, terdapat 190 rumah yang diidentifikasi berada di zona rawan bencana dan memerlukan relokasi.
Pemerintah Kabupaten Solok tidak bekerja sendiri dalam upaya penyediaan Huntap ini. Koordinasi intensif telah dilakukan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan program ini berjalan lancar. Lokasi sementara untuk pembangunan Huntap telah ditetapkan di Nagari Saniang Baka, dengan lahan yang diperkirakan mampu menampung antara 70 hingga 90 unit rumah. Retni Humaira menambahkan, “Awal tahun 2026, kita targetkan sudah mulai proses pembangunan. Pengerjaan diperkirakan paling cepat 3 bulan.”
Prioritas utama dalam alokasi Huntap akan diberikan kepada warga yang kehilangan tempat tinggal akibat rumahnya hanyut, mengalami kerusakan berat, serta mereka yang tinggal di kawasan rawan bencana. Selain Nagari Saniang Baka, DPRKP juga menjalin komunikasi dengan Nagari Kotosani untuk penyediaan lahan Huntap, yang alokasinya akan diprioritaskan bagi masyarakat nagari setempat.
Mengenai skema bantuan bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan terpadu, Retni Humaira menjelaskan bahwa solusi telah disiapkan. “Untuk rumah masyarakat yang tidak tersedia tanah secara terpadu, rencananya akan dibantu BNPB melalui skema hunian tetap mandiri,” tuturnya.
Pembangunan Huntap menjadi krusial dalam upaya pemulihan pasca bencana. Banyak warga yang kehilangan tempat tinggal terpaksa mengungsi di fasilitas umum atau menumpang di rumah kerabat. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Solok untuk mempercepat realisasi Huntap. Sambil menunggu Huntap selesai dibangun, penyediaan hunian sementara (Huntara) juga dianggap penting untuk membantu masyarakat pulih dari trauma akibat bencana.
Bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Solok pada 25-27 November 2025 lalu telah menyebabkan kerusakan parah pada ratusan rumah dan berdampak pada puluhan ribu warga. Selain kerusakan tempat tinggal, banjir bandang juga merusak areal pertanian, jembatan, dan fasilitas pendidikan. Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan masa tanggap darurat selama dua minggu, yang kemudian diperpanjang satu minggu. Bantuan terus dikumpulkan dan didistribusikan kepada para korban, dengan dukungan dari berbagai organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya yang turut membuka posko bantuan.
