Padang Aro – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menargetkan pemutakhiran data Luas Baku Sawah (LBS) segera selesai karena data tersebut menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Target itu dibahas dalam rapat evaluasi penginputan data melalui aplikasi SIMSALABIM di Ruang Rapat Bupati Solok Selatan, Selasa (28/7/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan, H. Syamsurizaldi, mengatakan pembaruan data LBS merupakan kerja bersama Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan pemerintah di tingkat kewilayahan.
Ia menegaskan, data itu perlu diperbarui agar kebijakan pertanian berkelanjutan tetap sejalan dengan aturan yang berlaku.
“Kepada camat, wali nagari, dan jorong agar mendukung penuh program ini,” kata Syamsurizaldi.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Bupati Solok Selatan dan Gubernur Sumatera Barat yang menetapkan 87 persen data LBS tahun 2024 sebagai acuan dasar penyusunan LP2B.
Pemutakhiran itu juga dimaksudkan untuk menjaga keberadaan lahan pangan melalui sinkronisasi titik koordinat dengan data terbaru.
Selain urusan pertanian, pemerintah daerah juga meminta validasi data penerima bantuan sosial agar kesalahan sasaran bisa ditekan, baik inclusion error maupun exclusion error.
Pada kesempatan yang sama, Sekda mengapresiasi tujuh nagari yang aktif menginput data kepesertaan BPJS Kesehatan, yaitu Lubuk Gadang, Pasir Talang, Pasar Muara Labuh, Kapau Pauh Duo, Luak Kapau, Sungai Kunyit, dan Sukun Barat.
Syamsurizaldi juga menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk memperketat pengawasan proyek pembangunan yang dibiayai APBD kabupaten, APBD provinsi, dan APBN.
Setiap kendala di lapangan diminta segera dilaporkan secara tertulis agar pemerintah kabupaten bisa menindaklanjutinya.
Rapat evaluasi tersebut diikuti secara daring oleh camat, wali nagari, dan operator aplikasi SIMSALABIM. Kegiatan itu juga dihadiri perwakilan OPD terkait, BPJS Kesehatan, BPS Solok Selatan, dan pendamping PKH.
