Padang – Pemerintah Kota Padang tengah berfokus pada penyusunan strategi komprehensif untuk mengatasi dampak bencana hidrometeorologi yang diperkirakan telah menyebabkan kerugian mencapai Rp5,5 triliun.
Langkah utama yang diambil adalah dengan mematangkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatera Barat.
Dalam sebuah Rapat Koordinasi (Rakor) yang diadakan di Auditorium Gubernur Sumatera Barat pada hari Kamis (8/1/2025), Pemerintah Kota Padang mempresentasikan data terkini mengenai tingkat kerusakan dan proyeksi kebutuhan anggaran yang mengalami peningkatan signifikan.
Pertemuan penting ini dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, perwakilan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para bupati dan wali kota dari seluruh wilayah Sumatera Barat.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menjelaskan bahwa eskalasi estimasi biaya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini disebabkan oleh dimasukkannya program pengelolaan sumber daya air sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana jangka panjang.
Program ini mencakup pembangunan infrastruktur seperti check dam, sabo dam, dan pengamanan daerah aliran sungai.
Wali Kota Fadly Amran menyatakan bahwa setelah melalui serangkaian diskusi dengan para ahli, total kerusakan dan kerugian yang tercatat mencapai sekitar Rp5,5 triliun. “Setelah berdiskusi dengan para ahli, kami mencatat total kerusakan dan kerugian mencapai sekitar Rp5,5 triliun,” ungkap Fadly.
Secara lebih rinci, kerugian tersebut mencakup sektor perumahan dengan nilai Rp2,4 triliun, infrastruktur senilai Rp2,7 triliun, sektor ekonomi sebesar Rp154 miliar, sektor sosial Rp93 miliar, serta kerugian lintas sektor yang mencapai sekitar Rp140 miliar.
Data yang dihimpun oleh Pemerintah Kota Padang menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi yang terjadi sejak November 2025 hingga Januari 2026 telah berdampak pada kehidupan 67.563 jiwa. Ribuan rumah mengalami kerusakan dengan klasifikasi 556 unit mengalami rusak berat, 2.207 unit rusak sedang, dan 2.934 unit mengalami rusak ringan.
Infrastruktur vital juga mengalami kerusakan yang signifikan, termasuk 31 unit rumah ibadah, 13 jembatan, 74 ribu meter jalan, dan 22 bendungan.
Selain itu, lima gedung pemerintahan, puluhan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, sistem irigasi, drainase, sistem penyediaan air bersih, serta area pertanian dan perikanan juga mengalami kerusakan yang cukup parah.
Sebagai respons terhadap kebutuhan relokasi warga yang terdampak, Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) yang berlokasi di Balai Gadang dan Kecamatan Pauh.
Wali Kota Fadly Amran menjelaskan bahwa kebutuhan akan Huntap mencapai sekitar 800 unit, meningkat dari perkiraan awal yang hanya sekitar 500 unit. “Kebutuhan Huntap mencapai sekitar 800 unit, meningkat dari perkiraan sebelumnya sekitar 500 unit. Tambahan 300 unit ini diperuntukkan bagi warga yang harus direlokasi dari tepi sungai,” jelas Fadly.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menanggapi paparan tersebut dengan menekankan urgensi finalisasi dokumen R3P sebagai fondasi untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang terarah, terintegrasi, dan akuntabel.
Rustian juga menegaskan bahwa keakuratan data sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan, relokasi warga, dan perbaikan infrastruktur dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Validitas data menjadi kunci agar bantuan, relokasi warga, dan perbaikan infrastruktur dapat tepat sasaran. BNPB siap mendukung upaya rehab-rekon bagi daerah terdampak, berkoordinasi dengan kementerian terkait,” pungkasnya.
