Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas isu-isu strategis daerah serta menyelaraskan program pembangunan yang akan dijalankan pada tahun 2026-2027. Pertemuan penting ini berlangsung di Aula Josrizal Zain, Kantor Walikota Payakumbuh, pada hari Rabu (25/02/2026).
Dalam rakor tersebut, Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menyampaikan sejumlah permasalahan mendesak yang memerlukan perhatian dan dukungan dari pemerintah provinsi. Fokus utama yang disoroti adalah penanganan bencana banjir yang kerap melanda wilayah tersebut akibat luapan Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Pulau. Wako Zulmaeta menjelaskan bahwa berdasarkan data per 25 Desember 2025, penanganan pascabencana (Jitupasna) yang komprehensif sangat diperlukan. “Kami masih menghadapi tantangan serius dalam penanganan bencana, terutama banjir akibat luapan Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Pulau. Data di dashboard kebencanaan per 25 Desember 2025 menunjukkan perlunya penanganan pascabencana (Jitupasna) yang komprehensif,” kata Wako Zulmaeta.
Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada penghujung tahun 2025 telah mengakibatkan kerusakan signifikan pada rumah-rumah warga serta lahan pertanian di berbagai wilayah. Pemerintah Kota Payakumbuh terus melakukan pembaruan data terkait dampak bencana dan menyiapkan langkah-langkah rehabilitasi yang diperlukan. “Kami berharap ada dukungan percepatan melalui pergeseran anggaran pasca alokasi TKD agar penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya, menekankan urgensi bantuan anggaran dari pemerintah provinsi.
Selain masalah bencana alam, Zulmaeta juga menyoroti permasalahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yang masih menjadi sumber keluhan masyarakat. Tumpukan sampah yang belum tertutup tanah dan pengelolaan air lindi yang belum optimal berpotensi mencemari lingkungan sekitar. “Kami mohon dukungan provinsi untuk pemakaian kembali TPA regional pada 2026 serta perbaikan akses jalan menuju TPST selama masa konstruksi,” tambahnya, berharap dukungan provinsi dalam pengelolaan sampah yang lebih baik.
Di sektor infrastruktur, Pemerintah Kota Payakumbuh mengusulkan pemeliharaan jalan provinsi yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem dan kendaraan over dimension over load (ODOL). Selain itu, pemerintah kota juga mendorong pelebaran Jalan Lingkar Selatan untuk memperkuat kawasan pergudangan dan distribusi barang, sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerah.
Kapasitas produksi air minum Perumda Tirta Sago juga menjadi perhatian serius, karena belum mampu mengimbangi pertumbuhan perumahan yang pesat. Zulmaeta mengungkapkan bahwa sebagian besar jaringan pipa dibangun pada era 1980-an dan kini mengalami kebocoran yang tinggi. “Kami terpaksa menunda rekomendasi bagi 11 pengembang perumahan karena suplai air belum mencukupi. Kami mengusulkan rehabilitasi jaringan, pembangunan instalasi pengolahan air di Limbukan, serta pembangunan reservoir baru,” katanya, menjelaskan dampak dari keterbatasan air bersih terhadap perkembangan kota.
Dalam sektor ekonomi, Zulmaeta menyampaikan peluang kerja sama dengan perusahaan The Sak Bali yang siap menyerap produk dari 1.000 pengrajin rajut dan anyaman. Saat ini, kapasitas pengrajin di Payakumbuh baru sekitar 400 orang. “Ini peluang emas bagi UMKM kita. Kami membuka kerja sama dengan pengrajin dari daerah sekitar dan berharap provinsi memfasilitasi hilirisasi produk handycraft agar mampu menembus pasar ekspor,” ujarnya, melihat potensi besar dalam pengembangan UMKM lokal.
Selain itu, Zulmaeta juga meminta dukungan untuk peningkatan kualitas lulusan SLTA agar lebih banyak diterima di perguruan tinggi unggulan, serta fasilitasi penuntasan tapal batas dan peralihan aset antara Pemko Payakumbuh dan Pemkab Lima Puluh Kota, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kepastian hukum.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, yang hadir dalam rakor tersebut, menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Sumatera Barat setelah menghadapi berbagai tekanan pada tahun 2025. “Tantangan 2025 adalah wake up call bagi kita semua. Tahun 2026 harus menjadi langkah awal transisi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju industri olahan, digital, dan berwawasan lingkungan. Target pertumbuhan 5,7 persen bukan mustahil jika transformasi kita mulai hari ini,” tegasnya, menyerukan perubahan paradigma ekonomi.
Mahyeldi memaparkan empat strategi utama untuk mencapai target tersebut. Pertama, hilirisasi agroindustri dengan menghentikan ekspor bahan mentah dan mendorong investasi pabrik pengolahan. Ia menyebut potensi devisa hasil ekspor sebesar Rp20 triliun dapat memicu dampak ekonomi hingga Rp80 triliun dan menyerap 240 ribu tenaga kerja hingga 2029.
Kedua, transformasi pariwisata dan ekonomi hijau melalui penguatan quality tourism di kawasan Mandeh serta pemanfaatan energi geothermal dengan pembiayaan hijau. Ketiga, akselerasi digitalisasi UMKM melalui perluasan jaringan broadband hingga ke desa, onboarding fintech, dan integrasi QRIS dalam rantai nilai pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak pertumbuhan 1–2 persen.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya mitigasi bencana sebagai investasi ekonomi. “Kita juga harus memandang mitigasi bencana sebagai investasi ekonomi. Percepatan perbaikan jalur vital seperti Sitinjau Lauik dan Lembah Anai menjadi kunci distribusi pangan. Kita akan dorong asuransi pertanian secara masif dan pembangunan pengendali banjir di sentra produksi,” pungkasnya, menekankan bahwa penanganan bencana adalah bagian integral dari pembangunan ekonomi.
Rakor yang bertepatan dengan kunjungan Safari Ramadan Pemprov Sumbar ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, serta jajaran kepala OPD provinsi dan kota, menunjukkan komitmen bersama untuk mengatasi berbagai tantangan dan mendorong pembangunan di Kota Payakumbuh dan Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program pembangunan yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah.
