Padang – Proyek preservasi jalan Kiliran Jao – Batas Riau, yang dijadwalkan untuk tahun anggaran 2025, kini menjadi perhatian utama masyarakat karena kondisi jalan yang dinilai sangat buruk. Status jalan ini sebagai jalan nasional semakin meningkatkan pengawasan publik terhadap permasalahan yang ada.
Kondisi jalan yang memprihatinkan memaksa para pengendara untuk mengurangi kecepatan secara signifikan, sebagai upaya menghindari potensi terjadinya kecelakaan. Hasil investigasi di lapangan menunjukkan bahwa kerusakan terparah berlokasi di ruas Jorong Parik Rantang, Kanagarian Sungai Tambang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung.
Kerusakan serupa juga ditemukan di area depan SPBU Sungai Tambang, yang ironisnya baru saja mengalami pengaspalan. Diduga kuat, penyebab utama kerusakan ini adalah kualitas mutu pondasi kelas A yang rendah serta lemahnya pengawasan pada badan jalan nasional di ruas PPK 2.2.
Selain itu, lubang-lubang besar juga terlihat di depan kantor BRI Sungai Tambang. Tindakan yang diambil oleh penyedia jasa konstruksi hanya sebatas menimbun lubang-lubang tersebut dengan Pasir Batu (SIRTU) tanpa melakukan pengaspalan ulang yang memadai.
Para pengendara juga menyampaikan keluhan terkait debu yang beterbangan saat cuaca panas, serta kondisi jalan yang becek dan berlubang saat musim hujan. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu dan membahayakan keselamatan para pengguna jalan.
Ujang, seorang warga setempat yang juga merupakan pengguna jalan berusia 58 tahun, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kualitas Lapis Pondasi (LP) Kelas A yang buruk. Menurutnya, hal ini menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan bagi para pengendara. “Lubang-lubang yang ada pada badan jalan seharusnya ditimbun dan dipadatkan terlebih dahulu menggunakan batu pecah (SPLIT) 2/3 dan 1/2, lalu agregat tersebut ditimpal dengan Prime Coat, setelah itu baru ditimpal lagi dengan aspal AC WC,” katanya dengan nada kesal, menyoroti prosedur yang seharusnya diikuti dalam perbaikan jalan.
Ujang menambahkan bahwa kualitas agregat yang digunakan sangat penting untuk memastikan stabilitas struktur jalan dalam menahan beban lalu lintas yang berat. “Jika hal tersebut tak dilaksanakan sudah selayaknya masyarakat bertanya ada apa dengan proyek ini,” bebernya, menyiratkan adanya potensi masalah dalam pelaksanaan proyek.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Sumbar, Elsa Putra Friandi, ketika dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan singkat WhatsApp selama dua hari berturut-turut, memilih untuk tidak memberikan komentar yang mendalam terkait proyek ini. “Terimakasih atas informasinya, konfirmasikan saja sama PPK,” ujarnya singkat, mengindikasikan adanya keengganan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait permasalahan yang ada.
