Padang – Sebagai respons terhadap bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Kota Padang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan bantuan signifikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan layanan air bersih bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Bantuan yang disalurkan melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dan unit teknis lainnya di bawah naungan Kementerian PUPR, mencakup berbagai sumber daya penting. Di antaranya adalah 1.600 meter pipa HDPE yang akan digunakan untuk menggantikan jaringan distribusi dan transmisi yang rusak akibat bencana. Selain itu, bantuan juga meliputi alat berat yang akan difokuskan untuk membuka akses jalan dan mempercepat perbaikan intake. Dukungan teknis dari Balai Wilayah Sungai (BWS) juga diberikan, dengan fokus pada stabilisasi dan rehabilitasi area intake. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak, hidran umum dan truk tangki air juga disiapkan.
Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah pusat dalam menangani dampak bencana ini. Ia menyoroti bahwa ketersediaan air bersih adalah kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang terdampak. “Bantuan ini sangat penting untuk mempercepat pemulihan layanan PDAM bagi masyarakat,” ujarnya.
PDAM Kota Padang melaporkan bahwa banjir bandang telah menyebabkan putusnya pipa transmisi, kerusakan intake, serta kesulitan akses ke lokasi pekerjaan. Bantuan dari Kementerian PUPR dinilai krusial dalam mempercepat proses normalisasi layanan air bersih. Sebagai langkah awal, hidran umum dan truk tangki air telah ditempatkan di titik-titik prioritas untuk menjamin suplai air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.
Lebih lanjut, Zigo Rolanda menekankan pentingnya pembaruan data kerusakan secara berkala agar penanganan lanjutan dan dukungan pembangunan kembali dapat berjalan efektif. Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PDAM sangat penting dalam upaya memulihkan layanan air bersih secepat mungkin. Komisi V DPR RI berkomitmen untuk terus memastikan dukungan dari pemerintah pusat berjalan optimal demi kepentingan masyarakat yang terdampak bencana.
