Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat langkah menyiapkan penerbitan Sukuk Daerah pada 2027 dengan menggelar pelatihan Debt Management Unit (DMU). Program ini ditujukan untuk memperkuat kemampuan aparatur dalam mengelola pembiayaan pembangunan daerah secara profesional.
Pelatihan berlangsung di Aula Kantor Bappeda Sumbar sejak Senin (3/8) dan dijadwalkan hingga 7 Agustus 2026. Kegiatan ini digelar Pemprov Sumbar bersama Asian Development Bank (ADB) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Gubernur Mahyeldi menilai pembentukan DMU menjadi langkah strategis agar daerah memiliki sumber daya manusia yang mampu merancang skema pembiayaan pembangunan. Dengan begitu, pembangunan tidak lagi hanya bergantung pada APBD.
“DMU nantinya bertugas menyusun strategi pembiayaan daerah, menganalisis kapasitas fiskal, mengelola risiko, menyiapkan kajian kelayakan proyek, hingga memastikan kesiapan aset yang dapat dibiayai melalui berbagai skema pembiayaan. Karena itu, aparatur yang mengisinya harus memiliki kompetensi yang kuat,” ujar Mahyeldi.
Ia mengatakan kebutuhan pembangunan di Sumbar terus bertambah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, konektivitas, hingga penanganan bencana. Sementara itu, ruang fiskal daerah terbatas sehingga pemerintah perlu mencari sumber pembiayaan baru dengan tetap menjaga tata kelola dan prinsip kehati-hatian.
“Daerah tidak cukup hanya menjadi pengelola APBD, tetapi juga harus mampu merancang strategi pembiayaan pembangunan secara profesional, inovatif, dan akuntabel. Agar kebutuhan daerah dapat terpenuhi secara proporsional,” katanya.
Mahyeldi menyebut Pemprov Sumbar kini menyiapkan berbagai opsi pembiayaan, termasuk penerbitan Sukuk Daerah pada 2027. Dalam proses itu, DMU diharapkan menjadi penggerak utama sejak perencanaan hingga pengelolaan pembiayaan.
Selain menyusun skema pembiayaan, DMU juga diproyeksikan membangun kepercayaan pemerintah pusat, regulator, investor, dan masyarakat terhadap kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Yuli Sri Wilanti, mengapresiasi komitmen Pemprov Sumbar dalam membentuk DMU dan menyiapkan Sukuk Daerah. Menurut dia, pelatihan lima hari itu akan membekali peserta dengan materi teknis yang dibutuhkan.
Materi pelatihan mencakup regulasi pembiayaan daerah, kelembagaan DMU, pemilihan proyek yang layak dibiayai, strategi pengelolaan utang, manajemen risiko, hingga mekanisme penerbitan Sukuk Daerah.
“Harapan kami, SDM yang dibentuk melalui pelatihan ini mampu mengelola pembiayaan daerah secara profesional dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan pembiayaan pembangunan yang inovatif,” ujarnya.
Deputi Country Director Indonesia Resident Mission Asian Development Bank (ADB), Kania Satwika Dipora, juga menegaskan dukungan ADB terhadap peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan. Ia menilai pembentukan DMU akan memperkuat tata kelola pembiayaan daerah agar lebih transparan, kredibel, dan berkelanjutan.
Pelatihan DMU ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Bappenas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan ADB. Pemprov Sumbar menargetkan terbentuknya tim DMU yang profesional sebagai bagian dari persiapan penerbitan Sukuk Daerah pada 2027.
