Jakarta – Pemerintah menekan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk lebih terbuka menyampaikan perkembangan program pemulihan pascabencana di Sumatera. Langkah ini dinilai penting agar publik mendapat informasi yang akurat dan berkelanjutan terkait rehabilitasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan imbauan itu usai berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Senin (27/7/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan persetujuan anggaran untuk program prioritas di wilayah terdampak.
“Kami ingin proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini benar-benar terlihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Tito. Ia juga meminta setiap instansi melaporkan progres kegiatan secara rutin, baik untuk evaluasi internal maupun pertanggungjawaban kepada publik.
Pemerintah telah menetapkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2026-2028 yang berisi 11.520 kegiatan. Program yang melibatkan 33 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu membutuhkan anggaran total Rp100,166 triliun.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah juga menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun. Dana ini diarahkan untuk mendukung pemulihan infrastruktur, layanan publik, serta sektor ekonomi dan sosial.
Pada 2026, pemerintah menetapkan alokasi dana lebih dari Rp39 triliun. Dari jumlah itu, Rp31,1 triliun sudah disalurkan ke tujuh instansi utama, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Kesehatan.
Penyaluran tersebut juga mencakup Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Perhubungan. Tito menilai percepatan anggaran juga perlu difokuskan pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan, agama, serta UMKM.
“Begitu anggaran ditransfer, saya sebagai Kasatgas akan terus mengawal agar realisasinya di lapangan berjalan cepat,” ujarnya. Tito menambahkan, instansi yang sudah menerima dana harus segera menjalankan program dan menyampaikan laporan perkembangannya.
Sementara itu, instansi yang usulan anggarannya masih diproses diminta tetap menjaga konsistensi rencana aksi sesuai Rencana Induk yang telah ditetapkan. Tito mengatakan langkah itu diperlukan agar birokrasi tidak menghambat target pemulihan pascabencana yang harus selesai tepat waktu.
