Padang – Pemerintah Kota Padang tengah berupaya keras mengantisipasi lonjakan inflasi yang diperkirakan akan terjadi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Langkah-langkah strategis tengah dipersiapkan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Marketing Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan IV 2025. Rakor yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat pada Kamis, 11 Desember 2025 ini, dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekda Sumbar), Arry Yuswandi, dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, beserta jajaran terkait.
Fokus utama rapat koordinasi ini adalah membahas kesiapan seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam menghadapi potensi tekanan inflasi akibat peningkatan konsumsi masyarakat pada periode akhir tahun. Pemerintah daerah berupaya untuk meminimalisir dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengungkapkan bahwa angka inflasi di Kota Padang pada bulan November 2025 mencapai 3,65 persen. Ia menjelaskan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa waktu lalu menjadi salah satu faktor pemicu inflasi tersebut, karena mengakibatkan gangguan pada sistem suplai dan distribusi bahan pangan. “Permintaan beras meningkat sehingga stok berkurang. Harga cabai dan telur ayam juga naik karena kendala transportasi dari luar daerah akibat banjir dan longsor. Kondisi ini memicu inflasi,” jelas Maigus Nasir.
Lebih lanjut, Maigus Nasir menyoroti bahwa meskipun harga pangan saat ini relatif stabil, namun ketersediaannya masih sangat rentan, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang diperkirakan akan meningkatkan konsumsi masyarakat secara signifikan. Kerentanan ini diperparah oleh kerusakan infrastruktur irigasi pertanian di beberapa wilayah Kota Padang, yang secara langsung berdampak pada potensi terjadinya krisis pangan.
Maigus Nasir merinci dampak kerusakan irigasi tersebut dengan menyebutkan bahwa, “Di Kota Padang ada empat kecamatan terdampak, yaitu Koto Tangah, Nanggalo, Kuranji, dan Pauh. Total 176,25 hektare lahan tertimbun dan tidak dapat ditanami. Selain itu ada 206 kelompok tani terdampak. Sementara total lahan bermasalah karena irigasi rusak mencapai 3.146 hektare,” jelasnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Padang memandang percepatan perbaikan infrastruktur irigasi sebagai langkah krusial untuk memastikan rantai produksi pangan dapat kembali berjalan normal. Maigus Nasir menegaskan, “Dengan kondisi ini, inflasi 3,65 persen akan sulit dikendalikan apabila irigasi tidak segera diatasi. Selain itu, akibat lahan tidak bisa ditanami, kemungkinan besar jumlah warga yang membutuhkan suplai beras dan dukungan pangan akan bertambah.”
Pemerintah Kota Padang berharap dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya penanganan infrastruktur pertanian yang rusak, agar proses perbaikan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Dukungan ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dan mengendalikan inflasi di Kota Padang, sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tenang tanpa dihantui kenaikan harga yang signifikan.
Rapat koordinasi tersebut menggarisbawahi pentingnya sinergi dan koordinasi antar seluruh daerah di Sumatera Barat dalam menjaga stabilitas pangan, terutama dalam menghadapi musim libur akhir tahun yang biasanya ditandai dengan peningkatan permintaan dan potensi gangguan distribusi.
