Padang – Aktivitas ekonomi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai pulih seiring meningkatnya transaksi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui platform digital.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat, hingga 30 Mei 2026, total transaksi UMKM lewat lokapasar mencapai 14.712.693 transaksi. Angka itu naik dari catatan awal Mei yang masih 13.209.182 transaksi.
Dari tiga provinsi terdampak, Sumatera Utara membukukan transaksi tertinggi dengan 11.093.689 transaksi dari 631 produk. Sumatera Barat menyusul dengan 3.524.704 transaksi dari 101 produk, sedangkan Aceh mencatat 94.300 transaksi dari 1.396 produk.
Kenaikan itu menunjukkan roda ekonomi keluarga penyintas mulai bergerak lagi. Pelaku usaha kecil juga dinilai makin mampu menyesuaikan diri dengan kondisi pascabencana.
Pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan penyaluran bantuan stimulan yang terus dipercepat hingga akhir Mei. Di Aceh, realisasi bantuan sudah mencapai Rp250,745 miliar dari total alokasi Rp254,440 miliar.
Di Sumatera Utara, dana yang terserap mencapai Rp56,615 miliar dari pagu Rp62,900 miliar. Sementara di Sumatera Barat, penyaluran bantuan telah mencapai Rp16,835 miliar dari total Rp17,740 miliar.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan penguatan sektor UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pemulihan permanen yang tercantum dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera.
Pemerintah, kata dia, menyiapkan dukungan pengembangan usaha mikro senilai Rp900 miliar hingga Rp1 triliun. Program itu akan menyasar pelaku usaha terdampak, terutama yang belum memiliki akses ke layanan perbankan.
“Bantuan ini ditujukan bagi pengembangan usaha mikro yang belum memiliki akses perbankan. Targetnya mencakup sekitar 200 ribu pengusaha mikro selama dua tahun ke depan,” ujar Maman di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan penanganan bencana saat ini sudah memasuki fase pemulihan permanen yang berlangsung hingga 2028.
Ia menyebut pemulihan ekonomi menjadi prioritas strategis pemerintah, selain pembangunan infrastruktur, hunian, dan layanan dasar.
“Saat ini kita melakukan proses menuju pemulihan permanen melalui tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kunci dari seluruh rangkaian ini adalah implementasi Renduk secara konsisten,” kata Tito.
