Padang – Pemerintah Kota Bukittinggi tengah berupaya meyakinkan berbagai pihak terkait potensi penetapan status daerah istimewa, dengan fokus pada penguatan fakta sejarah dan nilai kebangsaan yang melekat pada kota tersebut. Sinyal positif telah ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), didasari oleh nilai sejarah Bukittinggi sebagai Ibu Kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota Bukittinggi di Istana Bung Hatta, Selasa, 20 Januari 2026.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menekankan bahwa peran sentral Bukittinggi dalam sejarah Indonesia, terutama sebagai pusat pemerintahan negara pada masa krisis, menjadi dasar kuat pengajuan status khusus. “Setelah Jakarta dan Yogyakarta, Bukittinggi menjadi ibu kota negara saat pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada 19 Desember 1948,” ujar Ramlan Nurmatias.
Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kota Bukittinggi berencana menghadirkan tokoh-tokoh dari daerah yang telah memiliki status istimewa sebagai pembanding. Salah satu tokoh yang direncanakan menjadi narasumber dalam seminar keistimewaan adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya kajian mendalam dan komprehensif dalam wacana ini. Menurutnya, proses penetapan status istimewa harus berlandaskan pada aspirasi masyarakat luas. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat, mulai dari Niniak Mamak, tokoh adat, tokoh masyarakat, cadiak pandai, hingga pemangku kepentingan di tingkat daerah dan pusat, menjadi syarat mutlak dalam proses ini. “Perlu dukungan penuh dari berbagai pihak. Dengan latar belakang sejarahnya, Bukittinggi memiliki nilai historis setara daerah yang telah berstatus istimewa,” kata Mahyeldi Ansharullah.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menyusun penguatan akademik sebagai landasan argumentasi. Seminar dan forum ilmiah dinilai sebagai sarana penting untuk memperkuat justifikasi penetapan status khusus bagi Bukittinggi. Mahyeldi Ansharullah menuturkan, “Pemerintah kota perlu menggelar seminar akademik dengan narasumber kompeten agar kajian keistimewaan Bukittinggi semakin kuat.”
Ramlan Nurmatias menegaskan, “Secara historis Bukittinggi pernah menjadi ibu kota NKRI. Fakta ini menjadi dasar kuat pengajuan status khusus.” Pertemuan di Istana Bung Hatta tersebut dihadiri oleh unsur-unsur dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta jajaran organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Bukittinggi.
