Padang – Pemerintah Kota Padang menyatakan dukungan penuh terhadap pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi setelah rapat koordinasi yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (4/6/2026). Forum yang dipimpin Gubernur Sumbar Mahyeldi itu menyoroti beragam dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang ditemukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar.
Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri langsung pertemuan yang juga diikuti Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, unsur Forkopimda Sumbar, para kepala daerah se-Sumatera Barat, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Dalam rapat itu, terungkap sejumlah modus penyimpangan distribusi BBM subsidi. Pola yang ditemukan di antaranya kendaraan dengan pelat nomor ganda, tangki modifikasi, pengisian berulang melalui beberapa QR Code, hingga dugaan penyaluran BBM untuk mendukung aktivitas pertambangan ilegal.
Fadly menilai pengawasan perlu diperkuat agar distribusi JBT dan JBKP benar-benar tepat sasaran. Ia juga menyoroti antrean kendaraan di sejumlah SPBU, termasuk di Padang, yang sempat mengganggu aktivitas warga dan pergerakan ekonomi daerah dalam beberapa pekan terakhir.
“Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Fadly Amran.
Menurut dia, perbaikan regulasi dan sistem pengawasan juga harus dipercepat agar celah penyalahgunaan bisa ditutup. Fadly mengatakan langkah itu penting untuk membantu mengurangi antrean panjang yang kerap muncul di SPBU.
Mahyeldi menegaskan subsidi energi harus diterima masyarakat yang berhak. Ia meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan.
“Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” ujar Mahyeldi.
Dari sisi pengawas nasional, Chrisnawan Anditya mengapresiasi langkah Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar. Ia menyebut upaya itu terbukti menekan konsumsi solar subsidi secara signifikan dan menunjukkan berkurangnya penyaluran kepada pihak yang tidak berhak.
“BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan,” ujar Chrisnawan Anditya.
Pertamina Patra Niaga Sumbar memastikan stok BBM di Sumatera Barat masih aman. Fakhri Rizal Hasibuan mengatakan konsumsi solar subsidi turun signifikan setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan dijalankan, sementara antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang.
“Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak,” ujar Fakhri Rizal Hasibuan.
Melalui rakor tersebut, seluruh pihak sepakat memperkuat sinergi agar pengawasan distribusi JBT dan JBKP berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat serta perekonomian daerah.
