Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah berupaya keras untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada korban bencana alam yang melanda wilayah tersebut. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terlibat aktif dalam proses pendistribusian bantuan, mengingat volume bantuan yang terus meningkat dari berbagai pihak.
Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa penanganan bantuan harus dilakukan secara terstruktur dan efisien. Setelah 17 hari pasca-bencana, jumlah bantuan yang diterima semakin besar, sehingga diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk menghindari penumpukan dan memastikan penyaluran yang optimal. “Bantuan tidak boleh menumpuk, setiap yang masuk harus didistribusikan segera. Seluruh OPD harus ikut membantu pendistribusiannya,” tegas Gubernur Mahyeldi saat memberikan keterangan di Padang, Jumat (12/12/2025).
Sebelumnya, pendistribusian bantuan hanya mengandalkan OPD teknis seperti Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun, dengan lonjakan volume bantuan, pendekatan ini dinilai tidak lagi memadai. Gubernur Mahyeldi menjelaskan bahwa beban kerja yang terlalu berat pada Dinsos dan BPBD dapat menghambat proses penyaluran. “Tidak mungkin semuanya kita bebankan kepada Dinsos dan BPBD, mereka juga punya keterbatasan. Itulah alasan kenapa polanya sekarang kita rubah,” ungkap Mahyeldi.
Selain fokus pada pendistribusian bantuan, perhatian juga diberikan pada percepatan validasi data di Posko Terpadu Penanggulangan Darurat Bencana Alam Sumbar. Data yang akurat dan lengkap dianggap krusial untuk perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Validasi data yang cermat akan memastikan bahwa bantuan dan sumber daya dialokasikan secara tepat sasaran. “Proses rekapitulasi data terus kita pantau secara berkala. Agar akurasi dan validasinya terjaga,” kata Mahyeldi.
Berdasarkan data sementara yang dihimpun hingga Jumat (12/12), dampak bencana sangat memprihatinkan. Sebanyak 241 orang dilaporkan meninggal dunia, 93 orang masih dinyatakan hilang, dan 382 orang mengalami luka-luka. Jumlah masyarakat yang terdampak secara keseluruhan mencapai 296.307 jiwa. Kerusakan infrastruktur juga sangat signifikan, dengan 5.421 unit rumah mengalami rusak ringan, 1.132 rusak sedang, dan 1.539 rusak berat. Sektor pertanian juga terdampak, dengan 7.227 hektar sawah, 7.284 hektar lahan, dan 1.125 hektar kebun masyarakat mengalami kerusakan.
