Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Zigo Rolanda, menilai pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN 2027 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 menjadi langkah penting dalam menentukan arah pembangunan nasional. Ia menyampaikan hal itu saat mengikuti Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, dan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut Zigo, pembahasan tersebut menjadi dasar utama dalam penyusunan anggaran negara tahun depan. Ia menegaskan, DPR dan pemerintah perlu menjaga sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan perencanaan pembangunan agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tantangan global yang masih berlangsung.
“Pembahasan ini menjadi fondasi penting dalam penyusunan RAPBN 2027. DPR bersama pemerintah memastikan kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing nasional,” ujar Zigo seusai rapat.
Politisi asal Sumatera Barat itu juga menekankan bahwa RAPBN dan RKP 2027 harus disusun dengan pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia mengatakan, setiap kebijakan perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
Zigo turut menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur sebagai salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, pembangunan infrastruktur berperan besar dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, konektivitas, dan peluang usaha.
“Pembangunan infrastruktur harus tetap menjadi perhatian karena memiliki dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program-program pemerintah juga harus semakin responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat di daerah,” katanya.
Dalam rapat itu, pemerintah memaparkan asumsi dasar ekonomi makro serta arah kebijakan fiskal yang menjadi landasan penyusunan RAPBN 2027. Pembahasan juga mencakup prioritas pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam RKP 2027.
Zigo berharap proses penyusunan RAPBN dan RKP 2027 dapat melahirkan kebijakan yang memperkuat ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan kualitas pembangunan, dan mempercepat pencapaian target pembangunan yang berkeadilan serta berkelanjutan.
“Melalui pembahasan yang komprehensif antara DPR dan pemerintah, kita berharap RAPBN dan RKP 2027 dapat benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat pembangunan nasional secara merata,” tutupnya.
