Padang – Pemerintah Kota Padang bersama berbagai pihak terkait tengah berupaya mencari solusi komprehensif untuk meningkatkan standar keamanan di perlintasan sebidang kereta api. Upaya ini diintensifkan melalui Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bertempat di Gedung Operasional Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, pada hari Senin, 8 September 2025.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Dinas Perhubungan Sumatera Barat, Pemerintah Kota Pariaman, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, BPTD Kelas II Sumatera Barat, Balai Teknik Perkeretaapian, serta PT KAI Divre II Sumatera Barat. Diskusi utama dalam rapat ini terfokus pada identifikasi dan penanganan titik-titik perlintasan sebidang kereta api yang dinilai memiliki tingkat kerawanan kecelakaan yang tinggi.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, memberikan gambaran rinci mengenai kondisi perlintasan kereta api di wilayah Kota Padang. Dari total 92 perlintasan, 36 titik telah mendapatkan penanganan yang memadai, sementara 27 titik terdaftar masih belum dilengkapi dengan penjagaan. Lebih lanjut, 29 titik lainnya teridentifikasi sebagai perlintasan liar yang memerlukan perhatian khusus. Maigus Nasir juga menyampaikan arahan dari Wali Kota terkait prioritas penanganan jalur-jalur yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. “Terkait jalur rawan kecelakaan, Wali Kota berpesan lebih baik ditutup sementara bila belum ada solusi jelas, karena menyelamatkan nyawa jauh lebih penting,” kata Maigus didampingi Ances Kurniawan, menekankan pentingnya keselamatan publik.
Maigus Nasir juga menyoroti perlunya dukungan finansial yang signifikan dari pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan perlintasan sebidang ini secara efektif. Mengingat keterbatasan transfer daerah, ia mengusulkan eksplorasi alternatif pendanaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari sektor perbankan. Selain itu, pendekatan persuasif kepada masyarakat dianggap esensial dalam menangani perlintasan liar. “Kita juga perlu pendekatan dengan masyarakat untuk mengatasi perlintasan liar agar tidak menimbulkan korban lebih banyak, seperti kasus pelajar SMA 10. Kita berharap usulan anggaran Balai Perkeretaapian mampu mengatasi persoalan ini,” ujar Maigus, menyoroti pentingnya kolaborasi dengan masyarakat.
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II, Hendrialdi, menjelaskan berbagai inisiatif sosialisasi yang telah diimplementasikan oleh pihaknya. Upaya-upaya tersebut meliputi pemasangan spanduk peringatan, penempatan petugas di titik-titik Early Warning System, serta penyelenggaraan penyuluhan keselamatan bagi masyarakat umum. Hendrialdi juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun proposal anggaran yang akan diajukan ke pemerintah pusat. “Kami juga sudah menyusun anggaran yang diajukan minggu ini ke pusat. Anggaran itu mencakup kebutuhan penjagaan, perlintasan liar, hingga pemasangan palang pintu dan gardu. Mudah-mudahan bisa membantu,” kata Hendrialdi, mengungkapkan harapan akan dukungan anggaran.
Vice President PT KAI Sumbar, Muh. Tri Setyawan, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan PT KAI dalam merumuskan roadmap yang komprehensif untuk penanganan perlintasan sebidang. Ia juga menginformasikan mengenai program PT KAI yang berfokus pada penutupan perlintasan sebidang tertentu. “KAI memiliki program menutup perlintasan sebidang dengan lebar kurang dari dua meter. Karena itu, kami memohon dukungan dari pemerintah daerah ketika program ini dilaksanakan,” kata Tri Setyawan, mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
