Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh (Pemko) tengah menyusun strategi pembangunan daerah dengan memprioritaskan lima sektor utama yang diharapkan menjadi fokus utama pada tahun 2027. Hal ini terungkap dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di mana Wakil Wali Kota Elzadaswarman mewakili Wali Kota Zulmaeta.
Musrenbang yang diselenggarakan bersamaan dengan Rembuk Stunting Tahun 2026, berlangsung di Aula Joserizal Zain, Lantai 3 Balai Kota Payakumbuh, pada Senin (30/03/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing Melalui Penguatan Kualitas SDM serta Kualitas Layanan Publik,” yang bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dari tingkat kelurahan hingga kota, sejalan dengan pembangunan provinsi dan nasional.
Proses penyusunan perencanaan ini mengadopsi pendekatan bottom-up, top-down, partisipatif, teknokratik, dan politis, dengan berpedoman pada target-target yang telah ditetapkan. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Elzadaswarman menyoroti capaian indikator makro Kota Payakumbuh yang menunjukkan kinerja positif.
Elzadaswarman menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,55 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 3,37 persen, meskipun masih di bawah capaian nasional sebesar 5,11 persen. “Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat sebesar 3,55 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,37 persen, meskipun masih berada di bawah capaian nasional sebesar 5,11 persen,” ujarnya.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh mencapai 81,62, melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Tingkat kemiskinan berada pada angka 4,95 persen, lebih rendah dari tingkat kemiskinan provinsi dan nasional. Tingkat pengangguran tercatat sebesar 4,96 persen, indeks gini sebesar 0,271, serta PDRB per kapita sebesar Rp66,037 juta.
Lebih lanjut, Elzadaswarman menjelaskan bahwa tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029, yang memfokuskan pada lima prioritas pembangunan daerah. Prioritas pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Prioritas kedua adalah peningkatan perekonomian yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi.
Prioritas ketiga menitikberatkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas, sejalan dengan komitmen Kota Payakumbuh sebagai kota percontohan antikorupsi. “Sedangkan, Prioritas ketiga menitikberatkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan komitmen Kota Payakumbuh sebagai kota percontohan antikorupsi,” jelasnya.
Prioritas keempat adalah penguatan kehidupan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan falsafah adat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Sementara itu, prioritas kelima adalah peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna mendukung pelayanan publik yang optimal.
Pemerintah Kota Payakumbuh juga berkomitmen untuk mendukung berbagai program strategis nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta program prioritas lainnya. Elzadaswarman menekankan bahwa setiap rencana pembangunan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab berbagai permasalahan daerah secara tepat sasaran. “Melalui forum ini, diharapkan seluruh pihak dapat berkontribusi dalam penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2027 serta memperkuat langkah bersama dalam percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, memberikan tanggapan terhadap tema RKPD 2027, menekankan perlunya penyesuaian dengan kemampuan fiskal daerah. Wirman Putra menilai tema RKPD 2027 tentang transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing sudah relevan, namun perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. “Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional,” ujarnya.
Wirman Putra juga menekankan pentingnya efisiensi belanja serta penguatan belanja publik agar pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat. “Harapan kami sederhana, setiap rencana yang disusun hari ini benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah kehidupan warga,” pungkasnya.
Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk perwakilan Gubernur Sumatera Barat, Bupati Lima Puluh Kota, Ketua Komisi A, B, dan C DPRD Kota Payakumbuh, Forkopimda Kota Payakumbuh, Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh, Ketua GOW, Ketua DWP, jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh, KAN 10 nagari, Bundo Kanduang, serta undangan lainnya.
