Agam – Sebagai respons terhadap dampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupaya mempercepat pemulihan kondisi masyarakat terdampak dengan menyiapkan 750 unit hunian sementara (huntara). Program ini diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang layak dan aman bagi warga yang kehilangan rumah akibat bencana.
Pembangunan huntara akan dilaksanakan secara bertahap di enam kabupaten/kota yang paling parah terdampak, yaitu Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Padang, dan Agam. Pelaksanaan pembangunan akan disesuaikan dengan kondisi lapangan, termasuk kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi di masing-masing daerah.
Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan bahwa penyediaan huntara merupakan langkah penting dalam memberikan solusi tempat tinggal sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. “Penyediaan huntara bertujuan memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara yang aman dan layak bagi warga terdampak,” jelasnya.
Selain pembangunan huntara, pemerintah juga berencana menyalurkan dana tunggu hunian (DTH) dengan total anggaran mencapai Rp 29,27 miliar. Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat terdampak banjir di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Setiap kepala keluarga (KK) yang memenuhi kriteria akan menerima dana sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan.
Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 16.264 KK di 41 kabupaten/kota telah memilih untuk menerima DTH sebagai alternatif pengganti huntara. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa skema DTH lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik masing-masing keluarga.
BNPB terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses administrasi dan kesiapan teknis di setiap lokasi pembangunan huntara. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan huntara memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
Suharyanto menegaskan komitmen pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. “Pemerintah daerah terus mendata penerima tahap kedua. Yang sudah terdata, kita salurkan,” tegas Suharyanto. Dengan adanya kombinasi bantuan huntara dan DTH, diharapkan masyarakat yang terdampak bencana dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti sediakala.
