Padang – Pemerintah Kota Padang bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang mempercepat persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi. Langkah ini dibahas dalam pertemuan Wali Kota Padang Fadly Amran dengan jajaran BWS Sumatera V di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (29/6/2026).
Pembahasan difokuskan pada percepatan penanganan pascabanjir, mulai dari penyelesaian lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Seluruh program itu dibiayai melalui APBN sebesar Rp1,1 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Fadly Amran mengatakan, pihaknya telah meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait, camat, hingga lurah untuk segera menuntaskan kebutuhan di lapangan agar pelaksanaan rehab-rekon dapat dimulai sesuai target pada Agustus 2026.
“Pelaksanaan rehab-rekon ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan BWS berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sebab ini menyangkut keselamatan masyarakat,” kata Fadly.
Ia menegaskan, Pemko Padang siap membantu penyelesaian persoalan lahan, termasuk dengan mempertimbangkan relokasi warga di kawasan berisiko tinggi. Pemko juga akan mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar penataan kawasan rawan bencana.
Pelaksana Tugas Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, menyebut tahap awal pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan titik pengendalian banjir lainnya. Pekerjaan itu meliputi pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing, dan check dam di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin.
“Kami siap melaksanakan rehab-rekon, tetapi pengendalian banjir tidak akan tuntas tanpa penyelesaian lahan. Kami berharap Pemko Padang dapat mempercepat prosesnya, sehingga target pelaksanaan mulai Agustus dapat terealisasi,” ujar Reski.
Ia menambahkan, seluruh pekerjaan ditargetkan rampung dalam tiga tahun untuk memperkuat ketahanan Kota Padang menghadapi ancaman banjir di masa mendatang.
Pertemuan itu turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang Didi Aryadi, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kalaksa BPBD Hendri Zulviton, Kepala Dinas Pertanahan Desmon Danus, Kepala DLH Fadelan Fitra Masta, serta camat dari wilayah terdampak, yakni Pauh, Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo.
