Padang – Pemerintah Kota Padang menunjukkan keseriusannya dalam menanggapi dampak bencana hidrometeorologi yang baru-baru ini melanda wilayahnya. Bentuk keseriusan ini diwujudkan dengan validasi data kerusakan secara komprehensif, sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Selasa, 6 Januari 2026.
Rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring ini bertujuan untuk menyelaraskan data antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait penanganan pascabencana. Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengikuti rakor tersebut dari Gedung Putih, kediaman resmi Wali Kota Padang, didampingi oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini krusial untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. Fokus utama dari rakor ini adalah percepatan dan akurasi pendataan kerusakan, yang akan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa validitas data menjadi fondasi utama dalam penanganan bencana. “Data yang valid menjadi kunci agar bantuan darurat, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran,” ujarnya. Beliau juga menginstruksikan pemerintah daerah yang terdampak bencana untuk aktif berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian teknis terkait, guna memastikan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kota Padang untuk mempercepat proses validasi data kerusakan di wilayah-wilayah yang terdampak banjir bandang. Wali Kota Fadly Amran mengatakan, “Kita mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan wilayah terdampak bencana, sekaligus memperkuat langkah mitigasi bencana menekan risiko kejadian serupa di masa mendatang.”
Lebih lanjut, Wali Kota Fadly Amran memaparkan data rinci terkait dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025. Bencana tersebut telah berdampak signifikan pada 67.563 warga yang tersebar di lima kecamatan. Selain itu, bencana ini mengakibatkan kerusakan pada 5.523 rumah, dengan rincian 546 rusak berat, 2.174 rusak sedang, dan 2.949 rusak ringan. Kerusakan infrastruktur juga dilaporkan, meliputi 13 jembatan, 74.327 meter jalan, 22 bendungan, 56 unit irigasi pertanian, 11 unit intake Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SPAM Pamsimas), 8 lokasi intake SPAM Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM), serta berbagai fasilitas publik lainnya. Total kerugian akibat bencana ini diperkirakan mencapai Rp2,97 triliun.
