Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset sawit ilegal yang telah disita sebagai sumber pendanaan dalam upaya pemulihan infrastruktur pasca-bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Menurutnya, langkah ini akan mempercepat proses pemulihan wilayah-wilayah yang terdampak bencana.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Kehutanan pada Kamis (4/12/2025), Rahmat Saleh menyoroti bahwa kerusakan signifikan yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memerlukan solusi pendanaan alternatif, terutama mengingat adanya penurunan transfer anggaran dari pemerintah pusat. Ia berpendapat bahwa hanya mengandalkan anggaran reguler tidak akan mencukupi untuk mengatasi dampak kerusakan yang ada.
Rahmat Saleh memberikan contoh konkret mengenai ribuan hektare lahan sawit ilegal yang telah berhasil ditertibkan, termasuk 3.043 hektare di Cagar Alam Maninjau, Agam, serta sekitar 47.000 hektare yang disita oleh Satuan Tugas (Satgas) di Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa aset-aset ini seharusnya tidak dibiarkan terbengkalai tanpa pemanfaatan yang jelas. “Kebun-kebun yang sudah dikuasai negara harus diambil alih sepenuhnya, dijual, dan hasilnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rahmat Saleh menyoroti ketidakadilan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pembukaan perkebunan sawit ilegal tidak hanya membawa dampak ekologis yang merugikan masyarakat, tetapi juga memungkinkan para pelaku kejahatan lingkungan untuk meraup keuntungan secara melawan hukum. Ia juga menyoroti bahwa banyak pelaku kejahatan lingkungan tersebut menikmati hasil kejahatan mereka di luar negeri.
Rahmat Saleh menekankan bahwa pemulihan pasca-bencana tidak boleh hanya terbatas pada penanganan darurat. Pemerintah, menurutnya, harus mengamankan sumber pendanaan jangka panjang untuk memperbaiki infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Ia melihat aset sawit ilegal sebagai solusi yang realistis dan potensial untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut.
Usulan yang diajukan oleh Rahmat Saleh sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto, yang disampaikan saat mengunjungi korban bencana di Padang Pariaman. Presiden Prabowo berjanji akan menindak tegas para pelaku korupsi. Rahmat Saleh menambahkan bahwa ratusan ribu hektare kebun sawit beroperasi secara ilegal di luar Hak Guna Usaha (HGU) dan bahkan memasuki kawasan hutan.
