Dharmasraya – Kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Dharmasraya periode 2026-2029 resmi dilantik di Auditorium Dharmasraya, Selasa (4/8/2026). Roni Aprianto kini memimpin organisasi itu dengan mandat memperkuat marwah jurnalisme di daerah.
Pelantikan dipimpin Ketua PWI Sumatera Barat Widya Navies dan berlangsung khidmat. Acara tersebut dihadiri Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, jajaran Forkopimda, serta perwakilan organisasi pers setempat.
Dalam sambutannya, Annisa menantang insan pers untuk tetap menjadi pembeda di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Ia menegaskan, kecepatan mesin tidak akan menggantikan integritas dan etika wartawan profesional.
“Yang membedakan wartawan dengan yang lain bukan sekadar kemampuan menulis, melainkan kompetensi, integritas, dan kepatuhan terhadap kode etik. Itulah yang membuat profesi ini tetap dipercaya masyarakat,” ujar Annisa.
Annisa juga menyatakan komitmen Pemkab Dharmasraya untuk mendukung penuh program peningkatan kompetensi wartawan. Ia berharap PWI berada di garis depan dalam menangkal hoaks sekaligus ikut mencerdaskan masyarakat lewat pemberitaan yang edukatif.
Menjawab itu, Roni Aprianto menyiapkan tiga pilar utama selama masa kepemimpinannya. Fokusnya meliputi peningkatan kompetensi anggota, penguatan integritas organisasi, dan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak.
“Kami berkomitmen merangkul seluruh wartawan, baik senior maupun junior, untuk menjaga kehormatan profesi. PWI harus menjadi organisasi yang profesional dan bermartabat, namun tetap memegang teguh fungsi kontrol sosial,” tegas Roni.
Dalam struktur kepengurusan baru, Roni didampingi Ridwan Syarif sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Yahya sebagai Sekretaris, dan Maya Dwi Efendi sebagai Bendahara. Susunan itu juga dilengkapi jajaran ketua seksi di bidang hukum, pendidikan, hingga wartawan olahraga atau SIWO.
Dengan formasi tersebut, PWI Dharmasraya menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pembangunan. Mereka juga berkomitmen tetap kritis dan independen dalam mengawal kepentingan publik di daerah itu.
