Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus berupaya mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui transformasi ekonomi berbasis potensi lokal. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Arry Yuswandi, menegaskan hal ini saat menjadi keynote speaker mewakili Gubernur dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2027, yang diselenggarakan pada Selasa, 31 Maret 2026.
Dalam forum tersebut, Sekdaprov Arry Yuswandi menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan. Menurutnya, dukungan eksternal saja tidak cukup untuk mencapai kemajuan yang signifikan. “Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh kesiapan dan partisipasi aktif masyarakat, tidak bisa hanya mengandalkan dukungan dari luar,” tuturnya.
Arry Yuswandi juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Mentawai di berbagai sektor strategis. Sektor-sektor tersebut meliputi pariwisata bahari, perikanan dan kelautan, pertanian, serta energi terbarukan. Namun, ia menyayangkan bahwa potensi tersebut belum memberikan dampak yang optimal terhadap perekonomian daerah. Hal ini disebabkan karena sektor primer masih mendominasi tanpa adanya proses hilirisasi yang memadai. Arry Yuswandi mengatakan, transformasi ekonomi berbasis nilai tambah menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Transformasi ekonomi berbasis nilai tambah menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Sekdaprov Sumbar menyoroti adanya paradoks pembangunan yang terjadi di Mentawai. Indikator sosial menunjukkan adanya perbaikan, namun pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah. Kondisi ini tercermin dari tingkat pengangguran yang rendah, namun tingkat kemiskinan masih tinggi, yang mengindikasikan bahwa produktivitas masyarakat masih perlu ditingkatkan.
Selain itu, Arry Yuswandi juga mengidentifikasi sejumlah tantangan utama yang menghambat pembangunan di Mentawai. Tantangan-tantangan tersebut antara lain keterbatasan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, tingginya risiko bencana alam, serta belum meratanya manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat lokal.
Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong arah kebijakan pembangunan tahun 2027 yang berfokus pada tiga pilar utama. Ketiga pilar tersebut adalah transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, dan peningkatan ketahanan daerah. Arry Yuswandi menjelaskan, strategi yang akan ditempuh meliputi penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengembangan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur untuk membuka keterisolasian wilayah. “Strateginya meliputi penguatan UMKM, pariwisata berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur untuk membuka keterisolasian wilayah,” jelasnya.
Sekdaprov Sumbar juga menekankan pentingnya investasi yang inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Ia berharap adanya pergeseran pola investasi dari padat modal ke padat karya, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. “Pembangunan harus memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil,” tegasnya. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam rangka merealisasikan percepatan pembangunan di daerah sesuai dengan harapan.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, menyampaikan tantangan fiskal yang dihadapi daerahnya. Tantangan ini muncul seiring dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dan batas minimal belanja infrastruktur sebesar 40 persen. Bupati Rinto Wardana mengatakan, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri mengingat kapasitas fiskal daerah yang terbatas. “Kondisi ini menjadi tantangan dengan kapasitas fiskal yang terbatas. Karena itu, peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi menjadi langkah strategis,” ujarnya.
Sebagai informasi tambahan, selain Kabupaten Kepulauan Mentawai, 16 kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat juga melaksanakan Musrenbang pada akhir Maret ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui penugasan narahubung (PIC) turut mengawal sinkronisasi program pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota, dengan rincian penugasan yang telah ditetapkan.
