Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Sinergi Pengembangan Energi Terbarukan, sebagai wujud dukungan terhadap program transisi energi nasional. Acara yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di bidang energi ini diselenggarakan di Hotel Santika Padang pada Kamis, 20 November 2025.
Forum ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi, dengan harapan dapat menghasilkan rumusan strategi yang komprehensif dalam pengembangan energi terbarukan di wilayah Sumbar. Partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan, baik dari tingkat nasional maupun daerah, menjadi kunci keberhasilan dalam merumuskan langkah-langkah strategis tersebut.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, turut memberikan pandangannya dalam forum tersebut secara daring. Selain itu, hadir pula Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE, Gigih Udi Atmo, Direktur Aneka EBT, Andriah Feby Misna, serta para kepala daerah se-Sumbar dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong pengembangan energi terbarukan.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas penunjukan Sumbar sebagai lokasi penyelenggaraan forum penting ini. Ia menekankan bahwa FGD ini menjadi wadah yang krusial untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam memperkuat implementasi kebijakan energi di tingkat daerah. “FGD ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah dan merumuskan tindak lanjut yang konkret demi memperkuat implementasi kebijakan transisi energi di daerah,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi juga menjelaskan bahwa pengembangan energi terbarukan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar 2025-2029, khususnya dalam mewujudkan misi Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sumbar menargetkan peningkatan porsi energi terbarukan hingga mencapai 58,29 persen dalam bauran energi primer pada tahun 2030. “Dalam lima tahun ke depan kita membutuhkan tambahan sekitar 27,7 persen dari capaian saat ini yang sudah mencapai 30,59 persen,” ungkap Mahyeldi, menggambarkan ambisi besar daerah dalam transisi energi.
Lebih lanjut, Gubernur memaparkan potensi energi terbarukan yang sangat besar di Sumbar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan energi air saat ini baru mencapai 33 persen, sementara potensi panas bumi sebesar 1.651 MW baru dikembangkan sebesar 5 persen. Selain itu, terdapat potensi bioenergi sebesar 923,1 MW, energi angin sebesar 428 MW, dan energi surya setara 5.898 MW. “Ini peluang besar sekaligus tantangan yang harus kita jawab bersama,” kata Mahyeldi, menyerukan kolaborasi untuk memaksimalkan potensi tersebut.
Di sisi lain, Mahyeldi mengakui adanya sejumlah hambatan dalam investasi energi terbarukan di Sumbar, seperti keterbatasan fasilitasi perizinan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta tantangan sosial dan lingkungan di lapangan. “Karena itu perlu pemahaman bersama dan kerja kolaboratif agar semua hambatan dapat diselesaikan dengan baik,” tegas Mahyeldi, menekankan pentingnya sinergi untuk mengatasi kendala yang ada.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi menegaskan bahwa energi terbarukan merupakan solusi strategis untuk masa depan bangsa. Ia juga menyoroti peran penting Sumbar dalam memasok listrik nasional, yang sebagian besar berasal dari energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Maninjau. “Sumbar sudah memberikan kontribusi besar bagi pembangkit nasional. Kami berharap kontribusi ini terus meningkat,” ujarnya, mengapresiasi kontribusi Sumbar selama ini.
Pemerintah pusat sendiri menargetkan porsi energi terbarukan mencapai 35 persen dalam bauran energi nasional pada tahun 2034, dengan fokus pada pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), hidro, dan panas bumi. “Sumatera Barat punya potensi besar menjadi lumbung energi baru terbarukan,” tegas Eniya. Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mempercepat kemandirian energi nasional, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati listrik paling lambat pada tahun 2030.
