Tanah Datar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperluas kerja sama antardaerah untuk menahan laju inflasi dan menjaga pasokan bahan pokok tetap stabil. Langkah ini diprioritaskan pada komoditas strategis seperti cabai dan beras agar distribusi ke masyarakat tidak terganggu.
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menyebut penguatan kolaborasi itu dijalankan dengan prinsip 4K. Prinsip tersebut meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Aula Eksekutif Kantor Bupati, Senin (3/8/2026). Menurut dia, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga di daerah.
Pemkab Tanah Datar menargetkan jaringan kerja sama bertambah dari lima daerah pada 2025 menjadi delapan daerah pada 2026. Pemerintah daerah menilai perluasan itu dapat memperkuat pengendalian harga di tingkat lokal.
Ahmad Fadly juga meminta organisasi perangkat daerah segera memetakan komoditas yang surplus dan defisit di masing-masing wilayah. Ia menginstruksikan OPD terkait aktif menjajaki daerah yang membutuhkan pasokan pangan dari Tanah Datar.
“Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menjadi indikator penilaian TPID Award,” ujar Ahmad Fadly. Ia menegaskan pemetaan harus dilakukan secara cermat agar kerja sama antarwilayah saling menguntungkan.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Tanah Datar Franky Adhitama mengatakan sepanjang 2025 pihaknya telah menjalin kolaborasi dengan sejumlah daerah di Sumatera Selatan. Mitra kerja sama itu meliputi Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musi Rawas.
Kerja sama tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, pengembangan komoditas tanaman pangan, hingga pembangunan sektor pertanian. Saat ini, Pemkab Tanah Datar juga memproses perluasan kerja sama dengan Kota Solok, Kota Pekanbaru, dan sejumlah daerah lain untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
