Padang – Pemerintah Kota Padang menjadi pusat perhatian dalam Workshop Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Wilayah Sumatera. Keberhasilan implementasi KKI oleh Pemko Padang yang dinilai signifikan, menjadikan mereka sebagai salah satu narasumber utama dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Kota Medan pada Kamis, 20 November 2025. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, Raju Minropa, hadir sebagai perwakilan pemerintah daerah untuk berbagi pengalaman dan strategi.
Workshop ini menghadirkan sejumlah pakar dari berbagai instansi, termasuk Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri RI, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Diskusi utama difokuskan pada upaya mempercepat implementasi KKI di lingkungan pemerintah daerah, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Raju Minropa menyoroti bahwa Pemko Padang telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penggunaan KKI selama tiga tahun terakhir. Ia menjelaskan bahwa realisasi transaksi melalui KKI telah mengalami lonjakan yang cukup besar, menunjukkan adopsi yang cepat dan efektif oleh berbagai unit kerja di lingkungan Pemko Padang.
“Awal penggunaan KKI Kota Padang tahun 2023 mencatat transaksi Rp89,5 juta. Tahun 2024 naik ke Rp740,4 juta dan tahun 2025 mencapai Rp3,26 miliar. Tahun 2026 kita targetkan penggunaan KKI Pemko Padang mencapai Rp15 miliar,” ujar Raju Minropa, menggambarkan pertumbuhan pesat dalam pemanfaatan KKI sebagai alat transaksi keuangan pemerintah daerah.
Raju Minropa juga menegaskan bahwa Pemko Padang termasuk dalam jajaran pemerintah daerah yang paling siap untuk menerapkan KKI secara penuh. Kesiapan ini didukung oleh regulasi penggunaan yang komprehensif dan telah disiapkan dengan matang, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat bagi implementasi KKI di seluruh unit kerja.
“Dari Permendagri 79/2022, kita menyiapkan aturan teknis penggunaan KKI di lingkup Pemko Padang. Antara lain Perwako 7/2023, Kep-Wako 507/2024, Kep-Wako 738/2024 dan Kep-Wako 758/2024,” kata Raju Minropa, menjelaskan dasar hukum yang melandasi implementasi KKI di wilayahnya, yang mencakup berbagai peraturan wali kota dan keputusan wali kota.
Ia juga menjelaskan bahwa serangkaian aturan tersebut bertujuan untuk mempermudah setiap perangkat daerah dalam melaksanakan transaksi berbasis KKI. Penguatan pedoman teknis juga menjadi prioritas untuk mendorong percepatan implementasi, sehingga setiap unit kerja memiliki panduan yang jelas dan mudah diikuti dalam menggunakan KKI.
Raju Minropa menambahkan bahwa penggunaan KKI memberikan kemudahan dalam pengelolaan anggaran. Ia menilai bahwa KKI memberikan manfaat yang besar bagi efisiensi birokrasi, karena mengurangi proses manual dan mempercepat transaksi keuangan pemerintah daerah.
Pemanfaatan KKI di lingkungan pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan. Sistem ini juga mendorong pembayaran nontunai agar proses administrasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien, sehingga mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan pengawasan.
Pemko Padang menargetkan pemanfaatan KKI yang semakin luas pada tahun-tahun mendatang. Peningkatan kapasitas perangkat daerah terus dilakukan agar penggunaan KKI sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga setiap unit kerja dapat memanfaatkan KKI secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Partisipasi Pemko Padang dalam workshop ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan kesiapan implementasi KKI di tingkat daerah. Paparan yang disampaikan oleh Raju Minropa mendapatkan perhatian dari para peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Sumatera, yang tertarik untuk mengadopsi strategi dan pengalaman Pemko Padang dalam implementasi KKI.
