Jakarta – Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani meminta pemerintah pusat mempercepat pembangunan perumahan di wilayahnya saat bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2026). Pertemuan itu berlangsung di tengah dorongan pemerintah terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah.
Dalam pertemuan tersebut, Maruarar mengajak Annisa meninjau langsung proyek percontohan penataan kawasan kumuh menjadi hunian modern di Kampung Gotong Royong. Lokasi itu disebut dapat menjadi rujukan bagi Dharmasraya dalam menyusun kawasan yang layak, sehat, dan tertata.
Kepala Badan Komunikasi RI M. Qodari dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy turut hadir dalam agenda tersebut. Kehadiran mereka memperkuat pembahasan soal kebutuhan dukungan pusat bagi daerah.
Annisa memaparkan bahwa sektor perumahan di Dharmasraya masih menghadapi persoalan besar. Ia menyebut backlog perumahan di daerahnya mencapai 18.500 unit.
Selain itu, terdapat 2.766 rumah tidak layak huni dan 23.598 keluarga berpenghasilan rendah yang belum memiliki hunian memadai. Pemerintah daerah juga mencatat 34 kawasan kumuh dengan luas total 229,90 hektare.
Penanganan kawasan itu mencakup perbaikan infrastruktur dasar, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, hingga pengelolaan sampah. Menurut Annisa, penataan menyeluruh dibutuhkan agar lingkungan permukiman warga lebih sehat dan tertib.
Dalam kesempatan itu, Dharmasraya mengajukan dukungan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara.
Annisa menegaskan Dharmasraya siap mendukung target nasional dengan menyiapkan data valid, lahan, dan kemudahan perizinan. Ia juga mengingatkan bahwa daerahnya pernah menerima bantuan penataan kawasan kumuh di Pasar Lama Pulau Punjung seluas 15,4 hektare senilai Rp6,2 miliar.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berharap kerja sama dengan Kementerian PKP dapat mempercepat pemerataan kesejahteraan warga melalui hunian yang lebih berkualitas. Daerah itu juga menargetkan dukungan pusat bisa memperluas perbaikan permukiman di wilayah yang masih membutuhkan penanganan.
