Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus berupaya menanggulangi dampak masif dari bencana banjir dan longsor yang melanda 16 kabupaten/kota. Skala kerusakan yang meluas dan peningkatan jumlah warga terdampak menuntut penanganan yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak.
Bencana ini, yang disebabkan oleh curah hujan tinggi dan kondisi geografis yang rentan, telah berdampak langsung pada 50 kecamatan. Sebanyak 140.935 jiwa penduduk terkena dampak, dengan 133.182 jiwa di antaranya terpaksa mengungsi akibat kerusakan atau ketidaklayakan huni rumah mereka.
Fokus utama saat ini adalah penanganan korban jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Arry Yuswandi, menyampaikan perkembangan terkini terkait jumlah korban jiwa yang terus bertambah. “Data terakhirnya sudah 193 tercatat meninggal,” sebut Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi, Selasa (2/12). Dari total korban meninggal, 161 jenazah telah berhasil diidentifikasi, sementara 32 lainnya masih dalam proses identifikasi. Selain itu, 119 orang dilaporkan hilang dan 112 orang mengalami luka-luka akibat bencana ini.
Selain korban jiwa, kerugian materiil akibat bencana ini juga sangat besar. Taksiran sementara menunjukkan kerugian mencapai Rp1,07 triliun, dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pendataan yang masih berlangsung. Kerusakan rumah warga tercatat signifikan, dengan rincian 796 unit rumah mengalami rusak ringan, 733 unit rusak sedang, dan 885 unit rusak berat.
Dampak bencana tidak hanya terbatas pada rumah warga, tetapi juga meluas ke fasilitas pelayanan dasar. Sebanyak 86 rumah ibadah, 13 fasilitas kesehatan, 16 kantor layanan publik, dan 110 sekolah mengalami kerusakan. Kondisi ini mengganggu aktivitas masyarakat dan pelayanan publik di daerah terdampak, sehingga pemulihan fasilitas-fasilitas ini menjadi prioritas.
Sektor sosial ekonomi juga mengalami pukulan berat. Lahan-lahan produktif ikut terdampak, meliputi 3.678 hektare sawah, 3.146 hektare lahan, 199 hektare kebun, dan 10.483 hektare kolam warga. Kerusakan ini berpotensi mengganggu pasokan pangan dan pendapatan masyarakat setempat dalam jangka panjang.
Kerusakan prasarana vital menjadi perhatian serius karena menghambat upaya penanggulangan bencana. Tujuh ruas jalan mengalami kerusakan dan 121 jembatan terputus, mengakibatkan terputusnya akses transportasi di beberapa wilayah. Kondisi ini menyulitkan distribusi bantuan dan mobilitas warga, sehingga perbaikan infrastruktur menjadi krusial.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya melakukan pendataan secara akurat dan mempercepat proses pemulihan di seluruh daerah terdampak. Prioritas utama adalah memastikan pelayanan dasar kembali berjalan normal dan aktivitas warga dapat segera pulih. “Pemerintah terus melakukan pendataan dan percepatan pemulihan di seluruh daerah terdampak agar pelayanan dasar kembali berjalan dan aktivitas warga pulih,” ujar Arry Yuswandi.
