Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang tengah memfokuskan sumber daya untuk mempercepat pemulihan wilayah-wilayah yang terdampak banjir bandang. Prioritas ini diberikan mengingat dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat serta kerusakan infrastruktur yang meluas di seluruh kota.
Dalam laporan terkini yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melalui pertemuan virtual pada Jumat, 9 Januari 2026, Pemerintah Kota Padang Panjang memaparkan perkembangan penanganan pascabencana. Laporan yang diselenggarakan dari Balai Kota ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi terkini dan langkah-langkah strategis yang telah diimplementasikan dalam proses pemulihan.
Kepala Bappeda Kota Padang Panjang, Putra Dewangga, bersama dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, I Putu Venda, serta Kepala Dinas Sosial PPKBPPA, Winarno, menyampaikan paparan rinci mengenai kondisi terkini pemulihan. Paparan tersebut mencakup berbagai aspek penting, termasuk pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Putra Dewangga menjelaskan bahwa hingga 8 Januari 2026, proses pemulihan menunjukkan perkembangan yang positif dan berjalan relatif lancar. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa masih terdapat beberapa sektor yang memerlukan perhatian khusus dan percepatan penanganan untuk memastikan pemulihan yang komprehensif.
Fokus utama upaya pemulihan tertuju pada sektor pendidikan, yang mengalami dampak signifikan akibat banjir. Berdasarkan laporan yang disampaikan, sebanyak 19 ruang kelas belajar (RKB) PAUD/TK terdampak banjir, dengan rincian 6 unit mengalami kerusakan sedang dan 13 unit mengalami kerusakan ringan. Dampak yang lebih besar terjadi pada jenjang Sekolah Dasar (SD), di mana 51 RKB terdampak, dengan 2 unit mengalami kerusakan berat, 43 unit mengalami kerusakan sedang, dan 6 unit mengalami kerusakan ringan. Upaya untuk menjaga kelangsungan proses belajar mengajar terus dilakukan dengan memanfaatkan ruang kelas yang masih layak digunakan. Selain itu, kerusakan juga tercatat pada 33 RKB jenjang SMP, serta lima sekolah SMA/SMK yang mengalami kerusakan sedang dan dua ruang kelas SLB yang mengalami kerusakan ringan.
Selain sektor pendidikan, infrastruktur vital juga mengalami kerusakan akibat banjir, termasuk jalan terban sepanjang 500 meter. Kerusakan ini menghambat aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, sehingga perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam upaya pemulihan.
Sektor ekonomi juga terkena dampak bencana, terutama di kawasan Jembatan Kembar (Jembatan Marga Yasa), yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi warga dan memaksa sebagian masyarakat untuk direlokasi. Selain itu, satu musala juga dilaporkan mengalami kerusakan berat, yang berdampak pada kegiatan keagamaan masyarakat setempat.
Menanggapi laporan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya pemantauan yang terukur dan berbasis data terhadap daerah-daerah terdampak bencana. Ia menyoroti bahwa di Sumatera Barat, terdapat 16 kabupaten/kota yang terdampak, dengan tiga daerah yang masih memerlukan perhatian khusus, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Agam. “Pengecekan harus dilakukan secara detail dan berbasis data agar upaya normalisasi benar-benar tepat sasaran,” tegas Mendagri.
Mendagri juga menegaskan bahwa Pemerintah Pusat akan memprioritaskan daerah-daerah dengan kondisi terberat, terutama yang masih menghadapi gangguan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ia menginstruksikan percepatan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah terdampak dan menegaskan bahwa APBD 2026 dapat direvisi dengan payung hukum yang sudah ada.
Lebih lanjut, Mendagri memerintahkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendata masyarakat yang mengalami penurunan kesejahteraan akibat bencana. Data ini akan digunakan untuk mengusulkan mereka masuk dalam Data Terpadu Program Keluarga Harapan (PKH). Pertemuan virtual ini turut diikuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta sejumlah pemerintah kabupaten/kota terdampak bencana lainnya di wilayah Sumatera.
