Dharmasraya – Menyusul laporan mengenai dugaan gangguan kesehatan yang dialami oleh sejumlah siswa di Kecamatan Sungai Rumbai, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan cepat dengan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dharmasraya Sungai Rumbai. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap laporan tersebut dan sebagai upaya preventif untuk menjamin keamanan serta kesehatan para penerima manfaat program.
Penghentian sementara operasional SPPG diumumkan pada Rabu, 4 Februari 2026, dengan tujuan memberikan kesempatan bagi investigasi mendalam terkait penyebab dugaan gangguan kesehatan. BGN saat ini juga menantikan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif.
Keputusan penghentian sementara ini secara resmi tertuang dalam Surat Badan Gizi Nasional Nomor 297/D.TWS/02/2026 tertanggal 4 Februari 2026, yang ditujukan langsung kepada Kepala SPPG Dharmasraya Sungai Rumbai. Laporan dari Kepala SPPG setempat mengenai dugaan gangguan kesehatan menjadi dasar utama pengambilan keputusan ini. Selain itu, investigasi singkat di lapangan yang dilakukan oleh Koordinator Regional Provinsi Sumatera Barat juga menjadi pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyatakan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil oleh BGN. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Jasman Dt Bandaro Bendang, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh langkah cepat yang diambil oleh BGN. “Pemkab Dharmasraya mendukung sepenuhnya penghentian sementara operasional SPPG Sungai Rumbai oleh BGN,” ujarnya.
Langkah ini dipandang sebagai bentuk kehati-hatian dalam pelaksanaan program MBG (Makanan Bergizi Gratis) di Kabupaten Dharmasraya. Pemerintah daerah telah mengambil sampel makanan yang diduga menjadi penyebab gangguan kesehatan dan mengirimkannya ke laboratorium Dinas Kesehatan serta BPOM di Padang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Jasman menambahkan, “Hasilnya akan kami sampaikan segera kepada BGN dan instansi terkait. Keselamatan dan kesehatan penerima manfaat adalah prioritas utama.” Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium secepatnya kepada BGN dan instansi terkait, sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas.
Pemerintah daerah juga terus menjalin koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan, SPPG, Pemerintah Provinsi, BGN, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan dengan cepat, akurat, dan transparan. Selain itu, koordinasi intensif juga dilakukan dengan RSUD dan puskesmas setempat yang merawat pasien, guna memastikan bahwa seluruh pasien mendapatkan penanganan medis yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memberikan jaminan bahwa seluruh pasien yang mengalami gangguan kesehatan akan mendapatkan penanganan medis yang memadai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jasman mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh spekulasi yang tidak berdasar. Ia juga menegaskan bahwa setiap perkembangan terkait kasus ini akan disampaikan secara terbuka kepada publik dan akan menjadi bahan evaluasi bersama untuk perbaikan di masa mendatang.
