Padang – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) tengah berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembukaan Klinik Layanan Bersama yang direncanakan beroperasi pada awal Oktober 2025. Fokus utama dari inisiatif ini adalah memfasilitasi proses mutasi kendaraan ke plat nomor BA bagi pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor angkutan barang dan perkebunan kelapa sawit.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyoroti bahwa peningkatan PAD sangat krusial untuk mendukung berbagai program pembangunan di daerah. Permasalahan utama yang diangkat adalah masih banyaknya kendaraan operasional perusahaan yang menggunakan plat nomor luar daerah, meskipun secara aktif beroperasi dan memanfaatkan infrastruktur di wilayah Sumbar.
Dalam pertemuan dengan para pengusaha di Auditorium Gubernuran pada hari Rabu (17/9), Wagub Vasko mengungkapkan keprihatinannya. “Banyak kendaraan operasional perusahaan, khususnya di sektor transportasi dan perkebunan sawit, masih memakai plat luar daerah. Padahal setiap hari kendaraan ini melintasi jalan kita, memakai infrastruktur kita, tapi pajaknya justru masuk ke daerah lain. Sedih rasanya melihat kondisi seperti ini,” ujarnya.
Klinik Layanan Bersama yang akan didirikan di Gedung Terminal Type A Anak Air Kota Padang, akan menjadi pusat pelayanan terpadu yang melibatkan berbagai instansi terkait. Petugas gabungan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perhubungan, BPTD Kelas II Sumbar, Ditlantas Polda Sumbar, serta DPMPTSP akan ditempatkan di klinik ini untuk mempercepat dan mengefisienkan proses balik nama kendaraan.
Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, menjelaskan bahwa klinik ini dirancang sebagai solusi komprehensif bagi perusahaan angkutan dan perkebunan yang ingin melakukan mutasi kendaraan. “Di klinik nanti, kami siapkan tenaga dari berbagai OPD, termasuk tenaga IT yang membantu proses input data ke aplikasi. Semua layanan balik nama kendaraan ke plat BA akan diproses lebih cepat dan mudah,” jelasnya.
Selain memberikan kemudahan dalam proses mutasi kendaraan, klinik ini juga akan menyediakan layanan konsultasi pengurusan pajak terpadu. Pemprov Sumbar juga menggandeng BPTD Kelas II Sumatra Barat untuk melakukan pencatatan kendaraan barang yang keluar masuk Sumbar di seluruh jembatan timbang. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut, dengan tujuan agar seluruh kendaraan yang beroperasi di Sumbar terdaftar dengan plat BA.
Wagub Vasko optimis bahwa pengalihan seluruh kendaraan yang beroperasi di Sumbar ke plat BA akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD, dengan potensi mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Dana tambahan ini akan dialokasikan untuk berbagai sektor penting, seperti perbaikan jalan, pembangunan sekolah, peningkatan layanan kesehatan, serta program kesejahteraan masyarakat. “Karena itu kami mengajak seluruh pengusaha untuk bersama-sama berkomitmen mengembalikan identitas kendaraan kita ke plat BA. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi kontribusi nyata bagi masyarakat Sumbar,” tegas Vasko.
Lebih lanjut, Wagub Vasko menyoroti kontribusi besar sektor perkebunan kelapa sawit terhadap perekonomian daerah, namun juga mengakui adanya beban infrastruktur yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Ia mengimbau perusahaan sawit untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga turut berkontribusi dalam perbaikan jalan, pembangunan fasilitas publik, hingga pemberdayaan masyarakat sekitar. “Kami ingin sinergi yang saling menguntungkan. Pemerintah mendapat tambahan PAD untuk pembangunan, sementara perusahaan memperoleh kepastian hukum, perbaikan infrastruktur, dan pelayanan yang lebih baik,” jelasnya.
Syefdinon menambahkan bahwa Pemprov Sumbar juga mendorong perusahaan rekanan untuk mewajibkan penggunaan armada berplat BA. “Kami imbau seluruh pengusaha angkutan barang maupun sawit untuk segera melakukan mutasi kendaraan ke Sumbar. Pajak kendaraan bermotor ini sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dengan adanya inisiatif ini, Pemprov Sumbar berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dari para pelaku usaha dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor.
