Padang – Pemerintah Kota Padang memperketat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui rapat evaluasi yang dipimpin langsung Wali Kota Padang Fadly Amran di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026).
Dalam rapat itu, Pemko Padang menekankan bahwa pengawasan program tidak hanya menyasar pemenuhan gizi bagi anak-anak dan penerima manfaat lainnya, tetapi juga memastikan MBG berjalan berkelanjutan sebagai salah satu program prioritas nasional di daerah.
Fadly menegaskan MBG memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar penyediaan makanan bergizi. Ia menyebut program ini juga bisa mendorong ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha, petani, nelayan, dan peternak lokal dalam rantai pasok pangan.
“Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” kata Fadly.
Ia juga meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Padang bersiap menghadapi sistem penilaian atau grading dari Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut dia, setiap dapur harus memenuhi standar ketat, mulai dari mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional.
Di samping itu, Fadly menginstruksikan Perumda Air Minum dan organisasi perangkat daerah terkait agar memastikan pasokan air bersih tersedia di seluruh dapur SPPG. Ia juga mengingatkan pengelola yayasan agar mematuhi aturan pembangunan dan pemanfaatan lahan.
“Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi, yang juga Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, mengatakan evaluasi program dilakukan secara rutin setiap bulan.
Saat ini, 72 SPPG sudah beroperasi di Kota Padang atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG.
“Pemerintah Kota Padang menargetkan kekurangan 24 SPPG dapat terpenuhi dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan (Progul) Padang Juara,” kata Alfiadi.
Rapat evaluasi itu juga dihadiri Koordinator SPPG Wilayah Kota Padang Utami Yuliani Amir, Kepala Balai PJPH Sumbar Ikrar Abdi, Kepala BPS Kota Padang Dessi Febriyanti, jajaran Asisten Pemko Padang, Direktur Utama Perumda Air Minum Hendra Pebrizal, serta para kepala OPD dan perwakilan yayasan mitra SPPG.
