Tanah Datar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) setempat resmi memulai Sensus Ekonomi 2026 melalui Apel Siaga di halaman Kantor BPS Tanah Datar, Rabu (17/6/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menghimpun data ekonomi yang akurat sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, memimpin apel yang diikuti jajaran pemerintah daerah dan petugas sensus. Dalam rangkaian kegiatan itu, panitia juga menyematkan atribut petugas, menyerahkan kartu jaminan sosial ketenagakerjaan, serta menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan pelaksanaan sensus.
Ahmad Fadly menegaskan, data yang dihimpun harus jujur, lengkap, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan. Menurut dia, pemerintah daerah hanya dapat bekerja optimal jika berpegang pada data yang akurat.
“Kita ingin data ini benar-benar jujur dan objektif. Data inilah yang menjadi pijakan kita dalam bekerja untuk memajukan usaha-usaha di Tanah Datar,” kata Ahmad Fadly.
Ia juga menyoroti perubahan pola ekonomi yang kini semakin bergeser ke ranah digital. Karena itu, pemerintah daerah, kata Fadly, mendukung pelaku UMKM yang memanfaatkan teknologi dan marketplace untuk memperluas pasar, meski aktivitas toko fisik terlihat berkurang.
Kepala BPS Kabupaten Tanah Datar, Taufik Amnul Hayat, menyebut sebanyak 458 petugas akan diterjunkan untuk mendata seluruh pelaku usaha selama 2,5 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan itu mencakup usaha rumah tangga, UMKM, hingga perusahaan besar.
“Kami mengimbau masyarakat menerima petugas dengan baik dan memberikan informasi yang benar. Partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan,” ujar Taufik.
Agar pendataan berjalan lancar, BPS terlebih dahulu melakukan sosialisasi melalui pemerintah nagari dan kecamatan, serta melibatkan badan taklim masjid. Hasil sensus tersebut nantinya akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, termasuk program pelatihan pemasaran digital bagi pelaku UMKM.
