Padang – Pemerintah Kota Padang memperketat digitalisasi bantuan sosial untuk menekan risiko manipulasi data dan memastikan bantuan lebih tepat sasaran. Langkah ini menempatkan Kota Padang sebagai salah satu dari 42 daerah percontohan Kementerian Sosial dalam perbaikan tata kelola bantuan.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya, mengatakan kebijakan tersebut muncul dari evaluasi atas penyaluran bantuan yang selama ini dinilai belum berjalan optimal. Ia menjelaskan, pemerintah ingin memastikan data penerima benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Melalui portal sistem baru, pemerintah pusat dan daerah bisa memeriksa data masyarakat secara langsung agar bantuan diterima warga yang berhak,” kata Eri.
Ia menegaskan, penerapan sistem digital bukan hanya untuk memperkuat transparansi, tetapi juga meningkatkan kualitas data. Selain itu, langkah tersebut disiapkan untuk memastikan angka penerima manfaat pada tahun anggaran 2027.
Untuk mengejar akurasi data, Dinas Sosial menyiapkan dua jalur pendaftaran. Warga bisa mendaftar secara mandiri melalui tautan resmi yang telah tersedia sejak Juni.
Bagi masyarakat yang kesulitan mengakses teknologi, pemerintah menurunkan 1.750 agen pendamping di seluruh Kota Padang. Para agen itu berasal dari ASN Dinas Sosial, perangkat kelurahan dan kecamatan, pendamping PKH, pengurus RT/RW, anggota PKK, hingga relawan.
Mereka bertugas membantu warga mengisi data agar proses pendaftaran berjalan lancar.
Nantinya, sistem digital akan memeriksa setiap pengajuan secara otomatis untuk menentukan kelayakan calon penerima. Pemerintah juga menyediakan masa sanggah pada September hingga November sebagai ruang transparansi.
Masa sanggah itu disiapkan untuk memberi kesempatan perbaikan data sebelum daftar final penerima bantuan ditetapkan pada akhir November. Eri juga meminta masyarakat menyiapkan dokumen pendukung berupa KTP elektronik, Kartu Keluarga, serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang terus membuka pelayanan keliling untuk memudahkan warga melakukan aktivasi identitas digital tersebut.
