www.domainesia.com
News

Erick Thohir Tinjau Ulang Cabor PON 2028 demi Efisiensi

4
×

Erick Thohir Tinjau Ulang Cabor PON 2028 demi Efisiensi

Sebarkan artikel ini
menpora-evaluasi-jumlah-cabang-olahraga-pon-2028-demi-efisiensi-anggaran
Menpora Evaluasi Jumlah Cabang Olahraga PON 2028 Demi Efisiensi Anggaran

Jakarta – Pemerintah membuka peluang memangkas jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Opsi itu masih dikaji dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas, kemampuan anggaran daerah, dan kelancaran penyelenggaraan.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan, daftar cabang olahraga untuk PON 2028 belum bersifat final. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan ajang olahraga terbesar di Tanah Air itu berlangsung tertib, efisien, dan tetap menyesuaikan kebutuhan daerah tuan rumah.

“Sebetulnya sudah ada edaran, tapi itu bukan harga mati. Kami harus melihat realita apakah sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), apakah fasilitas tersedia di daerah, dan apakah anggarannya mencukupi,” ujar Erick usai memimpin rapat koordinasi bersama para gubernur terkait persiapan PON 2028.

Penyesuaian jumlah cabang olahraga itu juga menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang melarang pembangunan venue baru untuk PON 2028. Pemerintah ingin menghindari kondisi fasilitas olahraga yang tak lagi optimal digunakan setelah pesta olahraga berakhir.

“Bapak Presiden tidak menginginkan adanya pembangunan venue baru. Realitanya, banyak sekali venue setelah PON tidak maksimal penggunaannya, bahkan mangkrak,” tegasnya.

Dalam perampingan tersebut, pemerintah tetap memprioritaskan 21 cabang olahraga unggulan yang masuk dalam peta jalan olahraga nasional dan Olimpiade. Erick menekankan, arah PON ke depan bukan sekadar menambah jumlah pertandingan, melainkan memperkuat efisiensi sekaligus prestasi atlet.

Langkah berikutnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga akan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk menyelaraskan nomor pertandingan. Pemerintah juga menyiapkan aturan yang lebih ketat terkait perpindahan atlet antarprovinsi agar praktik “bajak-membajak” atlet menjelang PON bisa ditekan.