Padang – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (AK3L) Provinsi Sumatera Barat periode 2025-2030 resmi dilantik, menandai babak baru dalam upaya peningkatan standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di wilayah tersebut. Pengukuhan tersebut berlangsung di Pangeran Beach Hotel, Padang, pada Senin (17/11/2025), dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, akademisi, serta perwakilan organisasi terkait.
Acara pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara berbagai pihak untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sehat di Sumatera Barat. Kehadiran Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA-BK) Sumbar, Rifda Ariyani, beserta perwakilan dari berbagai universitas terkemuka seperti Universitas Andalas (Unand), Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Dharma Andalas, dan Universitas Metamedia, mencerminkan dukungan solid dari kalangan pendidikan terhadap inisiatif peningkatan K3L.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AK3L turut hadir dengan mengirimkan Ketua DPP AK3L, Ir. Nasrun Effendi, Sekretaris Jenderal Endang Prijatna, Wakil Sekretaris Jenderal Ir. Wiryawan Purboyo, Wakil Ketua I DPP, Drs. Hermansyah, Bendahara Olga Rozario, serta perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Masyarakat Konstruksi Indonesia (MKI), Persatuan Insinyur Indonesia (PPI), dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sumbar.
Ketua Umum AK3L Pusat, Ir. H. Nasrun Effendi, dalam sambutannya menyoroti krusialnya peran profesi keselamatan konstruksi dalam meminimalisir risiko kecelakaan kerja. Ia memaparkan bahwa jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia mencapai 8,7 juta orang, meliputi konsultan, kontraktor, pemasok, dan operator, yang semuanya memerlukan pembinaan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. “Semuanya itu memerlukan bimbingan untuk tetap sehat, serta selamat dalam pekerjaannya. Di tahun 2025 tercatat 47.300 kasus kecelakaan kerja, sementara BPJS Ketenagakerjaan mencatat 323.652 kasus kecelakaan kerja,” ucapnya, menggambarkan besarnya tantangan dalam mewujudkan keselamatan kerja.
Nasrun Effendi juga menyoroti masih rendahnya angka sertifikasi tenaga kerja konstruksi, di mana baru sekitar 3,95 persen yang telah bersertifikasi. Menurutnya, sebagian besar tenaga kerja belum memiliki sertifikat, baik tenaga ahli, tenaga terampil, maupun tenaga kerja khusus K3.
Kepala Dinas SDA-BK Provinsi Sumatera Barat, Rifda Suriani, menekankan urgensi membangun budaya K3L dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul. “Semua stakeholder, bukan hanya pemberi kerja, tetapi pelaksanaan pekerjaan, terutama dari unsur pemerintah harus bersatu untuk menerapkan budaya K3,” ujarnya, menyerukan kolaborasi dari seluruh pihak terkait.
Rifda Suriani juga menyampaikan harapan agar tenaga kerja dapat mempersiapkan diri menghadapi era produksi industri dan digitalisasi. Ia menambahkan, “Masih banyak juga tenaga kerja manual yang dibutuhkan dalam proses pembangunan untuk bidang konstruksi dan tujuan lainnya. Oleh karena itu, kita terus mendorong AK3L menjaga keselamatan kerja.”
Ketua DPD AK3L Sumbar yang baru dilantik, Prof. Dr. Is Prima Nanda, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DPP AK3L yang hadir lengkap di Ranah Minang, sehingga memberikan arahan bagi kami semua di pengurus DPD AK3L Sumbar,” bebernya.
Is Prima Nanda menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah sebagai mitra dalam pembinaan dan pengendalian K3L. Ia menyatakan kesiapannya untuk memajukan pengembangan praktik keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan dalam meningkatkan standar K3. “Dalam mengemban tugas sebagai ketua, saya menyadari bahwa sinergi dan kolaborasi antara seluruh elemen masyarakat menjadi sangatlah penting, sehingga pekerja kontruksi benar-benar memiliki kompetensi,” harapnya, menekankan pentingnya kerja sama dalam mencapai tujuan bersama.
