Bukittinggi – Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan, kemajuan organisasi dan pelayanan publik hanya bisa dicapai jika aparatur berani berubah, terus meningkatkan kapasitas, dan meninggalkan pola kerja lama.
Pesan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) angkatan I dan II di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintah Dalam Negeri I, Bukittinggi, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 82 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumbar, serta pemerintah daerah dari Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Utara.
Fadly dalam pemaparannya mengatakan, organisasi tidak akan berkembang jika cara kerja dibiarkan berjalan seperti biasa tanpa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.
Ia menilai, setiap pemimpin harus siap mendorong pembaruan agar institusi yang dipimpinnya tidak tertinggal.
“Kalau kita berbicara tentang kemajuan, salah satu hal yang tidak bisa dihindari adalah perubahan. Tidak mungkin kita bisa maju jika cara kerja kita dari waktu ke waktu tidak berubah,” ujarnya.
Namun, Fadly menekankan, perubahan tidak boleh dilakukan sembarangan.
Menurut dia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami akar persoalan secara utuh sebelum mengambil keputusan.
Ia mengatakan, seorang pemimpin wajib mengetahui dengan jelas apa yang perlu dibenahi.
Fadly juga menegaskan pentingnya sikap mau belajar, mau mendengar, dan aktif menggali informasi sebelum memberi jawaban kepada masyarakat.
Menurutnya, setiap persoalan yang datang ke meja pimpinan harus diperlakukan sebagai kebutuhan warga untuk mendapatkan solusi, bukan sekadar laporan administratif.
“Seorang pemimpin itu harus paham akar masalah. Untuk itu, kita harus mau belajar, banyak mendengar, dan menggali informasi. Ketika sebuah masalah sampai ke meja kita, itu artinya orang sedang mencari solusi. Jangan sampai masyarakat pulang tanpa kejelasan,” tegas Fadly Amran.
Selain soal kepemimpinan, Fadly juga menyoroti dua unsur penting dalam reformasi birokrasi, yakni digitalisasi dan perubahan pola pikir.
Ia menilai, pemanfaatan teknologi dapat memperkuat sistem meritokrasi sekaligus menutup ruang bagi praktik tidak sehat dalam proses pengambilan keputusan.
Menurutnya, birokrasi yang kuat hanya bisa dibangun dengan sistem yang transparan dan aparatur berintegritas.
Dengan begitu, kebijakan tidak mudah dipengaruhi kepentingan pribadi pihak tertentu.
“Saya berharap Bapak dan Ibu semua, sebagai calon pemimpin ke depan, memiliki integritas yang tinggi. Dengan sistem yang kuat dan digitalisasi, siapapun pemimpinnya tidak bisa semena-mena dalam mengambil kebijakan,” tambahnya.
Menutup penyampaiannya, Fadly mengajak peserta PKA memulai perubahan dari diri sendiri dan lingkungan kerja tanpa menunggu instruksi pimpinan.
Ia juga mendorong aparatur terus mengasah kemampuan melalui pelatihan yang tersedia, baik melalui BKPSDM maupun kementerian terkait.
“Saya berharap seluruh aparatur dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah ditetapkan, baik melalui BKPSDM maupun kementerian. Sehingga aparatur kita benar-benar teruji, memiliki kapasitas, dan memiliki semangat untuk terus belajar dan melayani yang baik,” pungkasnya.
