Simpang Empat – Bencana hidrometeorologi telah menyebabkan kerusakan signifikan pada ruas jalan provinsi yang menghubungkan Simpang Empat, Pasaman Barat, dengan Lubuk Sikaping, Pasaman, memicu respons cepat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat untuk mencari solusi alternatif. Tiga titik jalan di Polongan Anam, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat, mengalami kerusakan berat akibat kejadian ini.
Sebagai bentuk tanggap darurat, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, pada Rabu (7/1/2026) melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak. Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut adalah Bupati Pasaman Barat Yulianto, Wakil Bupati Pasaman Barat M. Ihpan, serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Kehadiran para pejabat daerah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak bencana.
Berdasarkan hasil peninjauan, kerusakan yang terjadi meliputi dua titik terban dan satu titik jalan yang putus akibat longsor. Kondisi ini menyebabkan akses transportasi terhambat dan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Gubernur Mahyeldi menyampaikan kekhawatirannya terkait upaya perbaikan di lokasi yang sama. “Perbaikan di lokasi yang sama sangat sulit dan berisiko,” kata Mahyeldi saat meninjau lokasi, mengindikasikan perlunya solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemprov Sumbar dan Pemkab Pasaman Barat sepakat untuk mengalihkan ruas jalan ke jalur alternatif yang dinilai lebih aman. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan memastikan konektivitas antar wilayah tetap terjaga, sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu terlalu lama.
Lebih lanjut, Gubernur Mahyeldi menginstruksikan Pemkab Pasaman Barat untuk segera menyusun data dan kebutuhan teknis yang diperlukan ke dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Penyusunan dokumen ini menjadi krusial sebagai dasar pengajuan usulan kepada Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan penanganan lebih lanjut, baik dari segi anggaran maupun sumber daya lainnya, demi mempercepat proses pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana dan memastikan keamanan serta kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas.
