News

KKI WARSI Latih Enam CSO Perkuat Proposal Perhutanan Sosial

17
×

KKI WARSI Latih Enam CSO Perkuat Proposal Perhutanan Sosial

Sebarkan artikel ini
kki-warsi-perkuat-kapasitas-cso-melalui-coaching-clinic-perhutanan-sosial
KKI WARSI Perkuat Kapasitas CSO melalui Coaching Clinic Perhutanan Sosial

Padang – Enam organisasi masyarakat sipil penerima hibah Warsi Grant Management (WGM) mengikuti Coaching Clinic Penguatan Substansi Proposal di Padang, Sumatera Barat, pada 4-6 Agustus 2026. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat kemampuan organisasi dalam mengelola program Perhutanan Sosial secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Program tersebut berada dalam skema Financial Support for Third Parties (FSTP) dan didukung Uni Eropa melalui program CSOs Standing Shoulder to Shoulder in Defense of Forest Livelihoods (STS). Selain pendanaan, kegiatan ini juga menekankan peningkatan kapasitas agar organisasi penerima hibah mampu memperkuat pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Wakil Direktur KKI WARSI, Rainal Daus, mengatakan Perhutanan Sosial merupakan kebijakan strategis pemerintah yang memberi akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari. Namun, ia menilai pelaksanaannya di Pulau Sumatera masih menghadapi sejumlah tantangan.

Menurut Rainal, tantangan itu meliputi perubahan tutupan hutan, penyelesaian konflik tenurial, penguatan kelembagaan, hingga akses pendanaan. “Harapannya, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat melalui Warsi Grant Management. Baik organisasi yang sudah lama berkecimpung maupun yang baru bergabung memiliki semangat yang sama, yaitu menghadirkan perubahan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebanyak 25 organisasi mengikuti proses seleksi hibah. Setelah penilaian bersama mitra konsorsium KKI WARSI, AKSI, dan WALHI, enam organisasi ditetapkan sebagai penerima hibah WGM Tahun 2026.

Rainal menegaskan, seluruh organisasi penerima hibah wajib menerapkan prinsip safeguard selama pelaksanaan program. Mereka juga diminta menjaga komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan.

“Tujuan WGM bukan hanya memberikan dukungan pendanaan, tetapi juga membangun jejaring antar lembaga dan memperkuat kapasitas organisasi agar mampu mengembangkan pengelolaan masyarakat sesuai proposal yang telah disusun serta mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi di lapangan,” kata Rainal.

Selama tiga hari, peserta mendapat pendampingan intensif untuk menyempurnakan substansi proposal. Materi yang diberikan mencakup penguatan kerangka program, penyusunan indikator terukur, integrasi perspektif pemuda dan kesetaraan gender, strategi implementasi, hingga penyusunan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Syafrida Anggraini dari Yayasan Roehana Independen Indonesia menilai kegiatan itu menambah pengetahuan baru terkait pengelolaan hibah, pertanggungjawaban keuangan, dan tata kelola organisasi. Ia juga mengapresiasi pendekatan yang mendorong keterlibatan perempuan dalam setiap tahapan program.

“Pengalaman ini menjadi insight baru bagi kami untuk memperkuat tata kelola organisasi dan menjadi bekal dalam mengelola program-program lain yang memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat,” ujar Syafrida.

Peserta lain, Markolinus Sagulu dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai, mengatakan Coaching Clinic membantu organisasinya mempertajam strategi advokasi bagi masyarakat adat di Kepulauan Mentawai. Ia berharap kolaborasi yang terbangun dapat memperkuat implementasi program Perhutanan Sosial di lapangan.

“Kami berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat mendukung implementasi program secara optimal sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat di Mentawai dan memperkuat pengelolaan Perhutanan Sosial di Indonesia,” ujar Markolinus.

Enam organisasi penerima hibah WGM Tahun 2026 yang mengikuti Coaching Clinic terdiri atas Yayasan Gerak Cinta Tani dan Wisata dari Jambi, Perkumpulan Lestari Alam Laut Untuk Negeri dari Bengkulu, Yayasan Mitra Desa dari Bengkulu, Yayasan Roehana Independen Indonesia dari Sumatera Barat, Yayasan Citra Mandiri Mentawai dari Sumatera Barat, dan Yayasan Bina Kelola Lestari dari Sumatera Barat. Kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil, pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan diharapkan memperkuat implementasi Perhutanan Sosial untuk mewujudkan tata kelola hutan yang adil, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat.