Surakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat metodologi statistik agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Ia menegaskan, akurasi data menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi dan sosial, baik bagi pemerintah maupun investor.
Esti menilai BPS perlu menggunakan metodologi yang diakui secara internasional dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Pernyataan itu disampaikan usai kunjungan kerja spesifik Komisi X di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (13/5/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti masih adanya keraguan dari sebagian akademisi terhadap validitas sejumlah data statistik nasional, termasuk angka pertumbuhan. Karena itu, ia meminta BPS mampu menjawab keraguan publik dengan data yang kuat dan tidak menimbulkan pertanyaan.
“BPS ayo dong berikan data yang tidak membuat masyarakat kemudian bertanya-tanya, ‘beneran? mosok seperti ini?’ Ingat, data BPS itu yang kemudian bisa dipergunakan di setiap lini, setiap entitas, setiap kelompok masyarakat yang memang kemudian jadi kebijakan,” tegasnya.
Menurut Esti, Komisi X DPR RI juga membuka ruang seluas-luasnya bagi akademisi untuk terlibat dalam penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Langkah itu, kata dia, diperlukan untuk menyinergikan statistik resmi pemerintah dengan hasil riset akademik.
“Kami berharap betul, seluruh perguruan tinggi yang memang di situ ada keilmuannya, itu bisa dilibatkan, sehingga sebaran seluruh wilayah itu akan semakin luas,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Universitas Sebelas Maret (UNS) yang disebut telah melakukan pendampingan dalam program Kelurahan Cantik di Kecamatan Banjarsari untuk memvalidasi data di lapangan. Menurut Esti, kehadiran perguruan tinggi menunjukkan kerja akademik yang berdampak langsung pada validitas data BPS.
“Di sini tadi ada perguruan tinggi dari UNS ya, Universitas Sebelas Maret itu sudah menyampaikan bahwa mereka juga melakukan pendampingan. Dulu namanya Program Magang Mahasiswa Merdeka begitu ya, sekarang ganti, berdampak. Jadi KKN-nya berdampak atau kerja nyatanya berdampak melalui validitas BPS,” jelasnya.
Esti berharap keterlibatan perguruan tinggi secara masif di seluruh Indonesia bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia statistik di daerah. Ia menekankan pentingnya menjaga agar data hingga level terkecil tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
