Padang – Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, menyerap aspirasi masyarakat Kelurahan Koto Lalang, Lubuk Kilangan, Kota Padang, dalam kunjungan reses yang diadakan di Kantor Lurah Koto Lalang pada Senin, 2 Februari 2026. Kunjungan ini menjadi momen penting bagi warga setempat, karena merupakan kunjungan pertama dari perwakilan DPRD Provinsi.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan dan harapan mereka di berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan ekonomi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan meliputi bidang pembangunan fisik, peternakan, pertanian, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pengelolaan sampah yang lebih efektif.
Ketua Forum Nagari Koto Lalang, Maulana, menyampaikan apresiasi atas kehadiran wakil rakyat tersebut. “Ini pertama kalinya kami dikunjungi DPRD provinsi, biasanya hanya DPRD Padang. Kami berharap kunjungan ini bisa membawa manfaat bagi warga Koto Lalang,” ujarnya, menekankan betapa pentingnya perhatian pemerintah provinsi terhadap kebutuhan masyarakatnya.
Maulana menjelaskan bahwa mayoritas penduduk Koto Lalang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, sementara sebagian lainnya bergerak di bidang UMKM dan perdagangan kecil. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kerusakan saluran irigasi yang mengancam hasil panen. “Untuk pertanian ada permasalahan saluran irigasi yang rusak. Ada pula yang terban karena banjir,” katanya, menggambarkan dampak kerusakan infrastruktur terhadap mata pencaharian warga. Selain itu, potensi sumber air dari Lubuk Tangah belum dimaksimalkan karena terkendala perbaikan infrastruktur.
Para petani juga mengharapkan adanya pelatihan pembuatan pakan ternak untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sementara itu, pelaku UMKM menghadapi tantangan dalam mengembangkan usaha karena keterbatasan keterampilan dan modal. Beberapa usaha yang dijalankan antara lain pembuatan furnitur dari rotan dan keripik.
Karang Taruna setempat juga mengajukan permohonan bantuan ternak bebek sebagai upaya memberdayakan pemuda dan menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga membutuhkan tambahan becak motor (bentor) untuk mengangkut sampah, mengingat jumlah bentor yang ada saat ini tidak mencukupi kebutuhan.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan permintaan pembangunan jalan baru, peningkatan upah anggota posyandu, pembangunan WC masjid, pengadaan Al-Quran, serta perbaikan kantor lurah.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri, memberikan penjelasan mengenai pentingnya pemahaman terhadap regulasi dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, kota, dan provinsi. Evi Yandri mengatakan, “Setelah saya dengar semua aspirasi yang disampaikan memang kebanyakan merupakan kewenangan pemerintah kota, bukan kewenangan pemerintah provinsi. Tapi itu tidak masalah, itu tergantung niat wakil rakyatnya karena bisa diperjuangkan dengan koordinasi lintas kader partai yang berada di Kabupaten/kota atau pemerintah pusat.”
Evi Yandri juga menjelaskan bahwa beberapa aspirasi dapat direalisasikan melalui mekanisme yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Contohnya, bantuan modal UMKM hanya dapat diberikan kepada kelompok dan berupa peralatan, bukan dalam bentuk uang tunai. Hal serupa juga berlaku untuk bantuan pertanian dan peternakan yang harus disalurkan melalui kelompok tani. “Jadi tetap bisa kita penuhi, tapi bantu penuhi syarat regulasinya, silakan hubungi staf saya untuk tindak lanjut,” ujar Evi lagi sambil memperkenalkan sejumlah stafnya yang akan membantu mengurus berbagai keperluan terkait pertanian, peternakan, UMKM, dan lainnya.
Terkait permintaan bentor, Evi Yandri menyatakan bahwa hal tersebut dapat direalisasikan. Namun, ia juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah dan daur ulang.
Untuk pembangunan jalan baru, Evi Yandri menjelaskan bahwa pemerintah provinsi akan melakukan betonisasi setelah proses pembebasan lahan selesai dan didukung dengan dokumen yang lengkap. “Jika memang sudah selesai urusan pembebasan lahannya pemerintah provinsi akan melakukan betonisasi jalan,” paparnya lagi.
Pembangunan kantor lurah dapat diusulkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kabupaten/kota, sementara pembangunan WC masjid dapat didanai melalui dana hibah provinsi.
Sebagai bentuk dukungan langsung, Evi Yandri memberikan bantuan tunai dari dana pribadinya, antara lain Rp1 juta untuk kader posyandu, Rp2 juta untuk pembelian Al-Quran, dan Rp1 juta untuk TPA/TPQ. Salah seorang kader posyandu mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan tersebut. “Kami tak menyangka langsung dikasih dananya,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Evi Yandri didampingi oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi, termasuk Dinas PSDA, Dinas BMKCTR, Dinas Perkimtan, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Hortikultura. Turut hadir Camat Lubuk Kilangan dan Lurah Koto Lalang. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 100 orang warga.
Evi Yandri kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi dan berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk aspirasi yang berada di luar kewenangan provinsi. “Untuk aspirasi yang membutuhkan regulasi dam kelengkapan persyaratan harap ditunggu dan lengkapi syaratnya ke staf yang sudah saya kenalkan tadi. Untuk yang diluar kewenangan provinsi akan kami koordinasikan dengan pemerintah kota. Insyallah tidak ada harapan palsu tapi sesuai kewenangan pemerintah provinsi,” papar Evi Yandri lagi, menutup pertemuan dengan janji untuk terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.
