Padang – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melepas masa tugas Muhibuddin sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar dengan sejumlah catatan apresiasi atas kontribusinya selama 180 hari bertugas di daerah itu. Mahyeldi menilai, kehadiran Muhibuddin ikut memperkuat kerja sama antarlembaga yang berdampak pada kelancaran program strategis daerah maupun nasional.
Ia menyebut sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan unsur terkait menjadi faktor penting selama setahun terakhir. Menurut dia, kolaborasi itu memberi hasil positif bagi Sumbar.
“Semangat kebersamaan ini terbukti membawa dampak positif untuk kemajuan daerah. Sinergitas ini harus terus kita jaga dan perkuat ke depannya,” kata Mahyeldi dalam acara perpisahan Muhibuddin di Padang, Rabu malam (23/4/2026).
Mahyeldi juga menilai Muhibuddin punya kepedulian yang besar, termasuk saat terjadi bencana di luar Sumatera Barat. Ia menyebut, saat itu kajati ikut mendorong pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran bantuan.
Menurut Mahyeldi, langkah itu menjadi bagian dari kontribusi nyata Muhibuddin selama bertugas di Sumbar. Ia menegaskan, korupsi harus ditangani serius dan berkelanjutan karena dampaknya sangat luas.
“Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, Kejaksaan Tinggi Sumbar memegang peran strategis dalam penegakan hukum dan menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih. Karena itu, Mahyeldi menyampaikan penghargaan atas dedikasi Muhibuddin selama memimpin Kajati Sumbar.
“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, integritas, dan pengabdian yang telah diberikan selama menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat,” ujarnya.
Mahyeldi menilai rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi, sekaligus bagian dari penyegaran kelembagaan untuk menghadapi tantangan ke depan. Ia berharap hubungan baik antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tetap terjaga.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus terus diperkuat demi mewujudkan Sumatera Barat yang maju, adil, dan sejahtera,” katanya.
Sementara itu, Muhibuddin mengaku tidak mudah meninggalkan Sumbar setelah 180 hari menjalankan tugas. Ia menyebut masa pengabdian di provinsi itu sebagai pengalaman yang sangat berkesan.
“Alhamdulillah, hari ini saya melakukan perpisahan, tapi sebenarnya saya tidak ingin berpisah. Genap 180 hari saya di Sumatera Barat sejak datang 24 Oktober lalu,” ungkapnya.
Ia mengatakan Sumbar memberinya banyak pelajaran, terutama karena masyarakatnya memiliki adat dan kearifan lokal yang kuat. Dari sana, ia merasa mendapat bekal berharga untuk perjalanan tugas berikutnya.
“Di sini saya bertemu guru-guru kehidupan. Orang awak penuh petuah dan keteladanan. Ini menjadi bekal berharga bagi saya ke depannya,” katanya.
Muhibuddin juga menyebut Kejaksaan Tinggi Sumbar sebagai salah satu “sekolah” penting dalam kariernya. Ia mengatakan akan kembali ke Jakarta untuk mengikuti pelantikan sebelum bertugas di tempat baru.
“Insyaallah besok saya kembali ke Jakarta untuk proses pelantikan, dan selanjutnya melaksanakan tugas di tempat yang baru,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia meminta doa agar dapat menjalankan amanah dengan baik ke depan. “Mohon doa agar saya diberi kekuatan menjalankan tugas dan menghadapi tantangan ke depan,” ucapnya.
Ia juga berpesan kepada jajaran pemerintah dan Forkopimda di Sumbar agar tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurut dia, amanah tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Fokuslah mencintai rakyat, memakmurkan Sumatera Barat. Jangan pernah mengkhianati amanah karena kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Muhibuddin mengajak semua pihak untuk terus peduli kepada masyarakat, terutama mereka yang sedang menghadapi musibah. Acara perpisahan itu dihadiri jajaran Forkopimda Sumbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.
