Balikpapan – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pembinaan terhadap pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan pengawasan dan sanksi. Pemerintah pusat, kata dia, juga perlu memberi penghargaan dan insentif agar daerah terdorong meningkatkan kinerja.
Tito menyampaikan hal itu dalam Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan di Ballroom Hotel Platinum, Balikpapan, Selasa (5/5/2026). Ia menilai pola pembinaan dari pusat selama ini terlalu berat pada pendekatan pengawasan.
“Saya jujur saja, selama lima tahun jadi Mendagri pertama, saya mikir ini kita stick terus. Kita kok lebih banyak menakut-nakuti, mana carrot-nya,” ujar Tito.
Menurut dia, keseimbangan antara pengawasan dan penghargaan menjadi penting karena Indonesia menjalankan sistem desentralisasi parsial. Dalam sistem itu, pemerintah pusat tetap memegang peran pembinaan terhadap daerah.
Karena itu, Kementerian Dalam Negeri kini memperkuat pemberian apresiasi kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong inovasi sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah.
Tito juga menyebut kenaikan anggaran Kemendagri pada 2026 membuka ruang lebih besar untuk memperkuat pola pembinaan berbasis insentif. Ia pun telah meminta jajarannya menjalankan kebijakan tersebut secara konsisten.
Pada acara itu, Kemendagri menyerahkan penghargaan kepada pemerintah daerah dalam empat kategori, yakni penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta creative financing.
Untuk kategori penurunan tingkat pengangguran, Kabupaten Barito Utara meraih Terbaik I, disusul Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Murung Raya.
Di tingkat kota, Kota Bontang meraih Terbaik I dan Kota Palangka Raya menempati Terbaik II. Sementara di tingkat provinsi, penghargaan diraih Kalimantan Utara.
