Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tengah menggencarkan upaya pemerataan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan fokus utama menyasar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Inisiatif ini dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkokoh fondasi ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan di wilayah tersebut.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan adalah elemen krusial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, akses terhadap layanan keuangan harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan yang efektif. “Salah satu kunci memperkuat ekonomi masyarakat adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Masyarakat tidak hanya punya akses, tetapi juga paham cara mengelola keuangan dengan baik,” ujar Mahyeldi.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi saat menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang diselenggarakan di Auditorium Gubernuran Sumbar pada hari Rabu, 4 Maret 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti bahwa meskipun akses layanan keuangan terus mengalami peningkatan, kesenjangan masih terasa di beberapa daerah. Banyak pelaku UMKM dan masyarakat kecil masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh pembiayaan yang layak, sehingga perlu adanya intervensi yang lebih terarah.
Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah daerah berupaya mencari solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses layanan keuangan. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022, tingkat inklusi keuangan di Sumatera Barat tercatat sebesar 76,88 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada pada angka 40,78 persen. Mahyeldi menilai bahwa capaian ini masih perlu ditingkatkan secara signifikan, mengingat potensi ekonomi kerakyatan yang besar di wilayahnya.
Lebih lanjut, Mahyeldi menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Ia mengimbau perbankan dan lembaga keuangan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kecil. Selain itu, ia juga menyoroti maraknya praktik rentenir yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan dengan bunga tinggi, yang seringkali menjerat pelaku usaha dalam lingkaran utang yang sulit diatasi. “Kita tidak ingin masyarakat terjebak pinjaman yang memberatkan. Di sinilah peran TPAKD dan perbankan untuk hadir memberikan solusi yang lebih aman dan terjangkau,” tegas Mahyeldi.
Gubernur berharap agar TPAKD Sumatera Barat dapat memperluas jangkauan akses pembiayaan hingga ke tingkat akar rumput, dengan memberikan perhatian khusus kepada petani, nelayan, serta masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal. Ia menargetkan tahun 2026 sebagai momentum penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat, dengan memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, menyatakan bahwa literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah. “Literasi keuangan membantu masyarakat mengelola keuangan dengan bijak. Inklusi keuangan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan,” jelas Roni.
Roni menambahkan bahwa TPAKD telah dibentuk hingga tingkat kabupaten dan kota. Ia menyebutkan bahwa tantangan ke depan terletak pada pelaksanaan program-program yang inovatif, terukur, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “OJK akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah agar program yang disusun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Roni.
