Aceh – Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera memperketat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan agar target pembangunan tahun anggaran 2026 dapat tercapai dalam sisa waktu lima bulan.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya pengawalan sejak tahap awal, mulai dari kesiapan lahan hingga pembangunan infrastruktur pendukung. Ia juga meminta agar anggaran lebih dari Rp2 triliun yang telah dialokasikan untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat terserap secara optimal.
Tito mengatakan, pembangunan rumah kompleks membutuhkan banyak prasyarat teknis yang harus dipastikan sejak awal. “Pembangunan rumah kompleks jauh lebih sulit karena memerlukan lahan, saluran air, listrik, dan akses jalan. Hal ini harus dibicarakan secara detail dan dicek langsung di lapangan agar tidak ada target yang meleset,” ujarnya.
Untuk mencegah tumpang tindih anggaran, Satgas PRR menyinkronkan data bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian PKP, dan Badan Pusat Statistik. Ketua Tim Data Posko Nasional Satgas PRR, Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma, menyebut penyatuan data mencakup daftar penerima bantuan hingga pembagian tanggung jawab pendanaan antara pemerintah pusat, daerah, dan CSR.
Ketua Perencanaan dan Pengendalian Posko Nasional Satgas PRR, Brigjen TNI Andre Julian, menegaskan bahwa data yang akurat menjadi fondasi utama agar pembangunan tepat sasaran. Saat ini, target pembangunan mencapai 14.897 unit Huntap insitu dan relokasi mandiri, dengan 413 unit masih dikerjakan dan 93 unit telah selesai.
Secara total, kebutuhan Huntap diperkirakan mencapai 27.035 unit. Jumlah itu termasuk 12.138 unit usulan stimulan untuk rumah rusak.
Kementerian PKP juga menargetkan pembangunan 7.952 unit Huntap relokasi terpusat pada 2026 dengan dukungan anggaran Rp2,33 triliun. Pembangunan tersebut meliputi rumah tipe 36 serta fasilitas umum seperti drainase, jaringan air bersih, dan ruang terbuka hijau.
Selain mengejar pembangunan fisik, Satgas PRR juga memprioritaskan keamanan lokasi. Verifikasi geologi dilakukan secara ketat, termasuk di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, untuk menekan risiko bencana di kemudian hari.
Sementara itu, validasi data penerima bantuan berbasis by name by address masih berlangsung melalui verifikasi BPS hingga tahap ke-10.
