Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menyoroti serius pengelolaan kawasan wisata Pantai Padang oleh Pemerintah Kota (Pemko) Padang, yang dinilai belum optimal. Kritik ini muncul seiring dengan maraknya keluhan masyarakat, terutama dari warganet di media sosial, terkait praktik pungutan liar (pungli) parkir dan harga makanan yang dianggap tidak wajar di area tersebut.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan kekecewaannya atas potensi masuknya Pantai Padang ke dalam daftar hitam (blacklist) destinasi wisata. Menurutnya, hal ini akan berdampak negatif terhadap citra pariwisata kota. Muharlion mendesak Pemko Padang untuk lebih proaktif dalam menertibkan kawasan Pantai Padang, termasuk mengoptimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan.
Fokus utama kritikan DPRD adalah maraknya praktik parkir liar yang memaksa pengunjung membayar tarif di atas ketentuan yang berlaku. Muharlion menegaskan bahwa Pemko Padang memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak tegas para pelaku pungli. “Aturannya sudah ada, pungutan liar dapat dijerat dengan pasal dan perda. Yang dituntut sekarang adalah kemauan Pemko,” ujarnya.
Selain masalah parkir, DPRD juga menyoroti praktik “getok harga” yang dilakukan oleh sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang tidak bertanggung jawab. Muharlion meminta Pemko Padang untuk memberikan pembinaan yang intensif kepada para pedagang agar tidak menaikkan harga secara sewenang-wenang, yang dapat merugikan wisatawan.
Muharlion menekankan bahwa kenyamanan pengunjung adalah faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan ekonomi pariwisata Kota Padang. Ia mengingatkan Pemko Padang bahwa wisatawan menginginkan tempat yang bersih, tarif parkir yang sesuai, fasilitas yang memadai, serta jaminan keamanan selama berada di kawasan wisata. Oleh karena itu, ia mendesak agar pengelolaan pariwisata di Pantai Padang dilakukan secara lebih profesional dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Muharlion menyampaikan kekhawatiran bahwa tanpa pembenahan yang serius, Pantai Padang akan kehilangan daya tariknya bukan karena faktor alam, melainkan karena kegagalan pemerintah dalam mengelola potensi wisata yang ada. “Ini tidak boleh terjadi. Jika netizen memasukkan Pantai Padang ke daftar blacklist wisata, tentu sangat merugikan,” tegas Muharlion pada Rabu (21/1/2026), menekankan urgensi tindakan nyata dari Pemko Padang.
