Matur – Pemerintah Kabupaten Agam bersama BKKBN Sumatera Barat memperluas layanan Keluarga Berencana di wilayah terdampak bencana untuk menjaga akses kesehatan reproduksi warga.
Langkah ini dibuka melalui pelayanan dan workshop bidan di Puskesmas Matur pada Rabu (5/8/2026). Kegiatan berlanjut di Puskesmas Koto Alam pada Kamis (6/8/2026).
Hingga kegiatan berlangsung, 11 akseptor telah menerima layanan kontrasepsi jangka panjang. Delapan orang memilih implan, sedangkan tiga lainnya menggunakan IUD.
Plt. Kepala Dinas Dalduk KB PP PA Kabupaten Agam, Dandi Pribadi, mengatakan penguatan layanan kontrasepsi dibutuhkan untuk menekan kehamilan yang tidak diinginkan dan mengatur jarak kelahiran.
“Peningkatan pelayanan kontrasepsi menjadi salah satu cara untuk mengatasi persoalan ini,” kata Dandi.
Ia menyebut sejumlah persoalan masih dihadapi di lapangan. Di antaranya tingginya angka putus pakai KB atau drop out dan rendahnya penggunaan kontrasepsi modern di kalangan pasangan usia subur.
Dandi juga menyoroti perkawinan usia muda dan persoalan kesehatan reproduksi yang hingga kini masih menjadi perhatian serius.
Menurut dia, layanan KB juga menjadi bagian dari strategi percepatan penurunan stunting. Faktor 4T, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak melahirkan, disebut sebagai pemicu tidak langsung yang perlu dicegah.
“Kami berharap kegiatan ini bisa menurunkan kasus stunting dan mengurangi keluarga berisiko stunting di Kabupaten Agam. Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan agar target ini tercapai,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, menegaskan perluasan akses kontrasepsi di daerah terdampak bencana menjadi prioritas.
Ia menilai langkah itu penting agar hak kesehatan reproduksi masyarakat tetap terjaga meski masih berada dalam masa pemulihan pascabencana.
