News

DPRD Payakumbuh Lanjutkan Pembahasan Tiga Ranperda Pemko

16
×

DPRD Payakumbuh Lanjutkan Pembahasan Tiga Ranperda Pemko

Sebarkan artikel ini
dprd-kota-payakumbuh-lanjutkan-pembahasan-tiga-usulan-ranperda-yang-diajukan-pemko-payakumbuh
DPRD Kota Payakumbuh Lanjutkan Pembahasan Tiga Usulan Ranperda yang Diajukan Pemko Payakumbuh

Payakumbuh – DPRD Kota Payakumbuh menegaskan akan menuntaskan pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) sebelum masuk ke tahap pendapat akhir dalam rapat paripurna berikutnya. Pembahasan itu berlanjut setelah dewan menerima jawaban Wali Kota Payakumbuh atas pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD setempat, Rabu (17/06/2026).

Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, mengatakan jawaban pemerintah daerah menjadi bahan utama dalam pembahasan lanjutan. Ia menyebut seluruh masukan dan penjelasan dari eksekutif akan dicermati bersama oleh alat kelengkapan dewan dan fraksi-fraksi.

“Hari ini DPRD telah mendengarkan jawaban dan tanggapan pemerintah daerah terhadap pemandangan umum yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi. Selanjutnya, seluruh masukan dan penjelasan tersebut akan menjadi bahan pembahasan pada tahapan berikutnya,” kata Wirman Putra.

Tiga ranperda yang dibahas yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Mars Payakumbuh, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh.

Wirman menegaskan, pembahasan harus menghasilkan regulasi yang berkualitas dan dapat diterapkan secara nyata. Menurut dia, setiap tahapan perlu dijalankan cermat agar produk hukum yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.

“Pembahasan ranperda harus menghasilkan regulasi yang berkualitas, aplikatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Payakumbuh. Karena itu setiap tahapan kami jalankan secara cermat dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Ia juga menilai proses pembahasan sejauh ini menunjukkan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif. DPRD, kata dia, mengapresiasi respons pemerintah daerah terhadap kritik, saran, dan masukan fraksi-fraksi pada rapat paripurna sebelumnya.

Sikap terbuka itu dinilai penting untuk melahirkan kebijakan yang lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat. Wirman berharap pembahasan yang berjalan dapat menghasilkan kesepahaman bersama sebelum tiga ranperda itu disahkan.

“Kami berharap pembahasan yang berlangsung dapat menghasilkan kesepahaman bersama sehingga setiap ranperda yang nantinya disahkan benar-benar memiliki landasan yang kuat dan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah,” katanya.

Setelah jawaban wali kota rampung, DPRD akan melanjutkan pembahasan sesuai agenda hingga ke rapat paripurna pendapat akhir. Tahapan ini menjadi pintu menuju pengambilan keputusan bersama atas tiga ranperda tersebut.

“Setelah proses pembahasan pada tahapan berikutnya selesai dilaksanakan, DPRD akan menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pendapat akhir terhadap tiga ranperda yang sedang dibahas sebelum memasuki tahapan pengambilan keputusan bersama,” pungkasnya.

Dari pihak pemerintah daerah, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman menegaskan komitmen untuk memperkuat pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan identitas daerah melalui pembahasan ranperda bersama DPRD. Ia menyebut proses itu penting untuk menghadirkan kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

“Pandangan umum yang disampaikan tersebut merupakan masukan, saran, dan kritikan yang sifatnya membangun serta menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk penyempurnaan tiga ranperda dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah ke depan dengan lebih baik bersama-sama dengan DPRD Kota Payakumbuh,” katanya.

Pemerintah kota di bawah kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta juga menyampaikan apresiasi atas dukungan fraksi-fraksi DPRD terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Payakumbuh untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.

Menurut Elzadaswarman, capaian itu lahir dari kerja bersama seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.