Padang – Pemerintah Kota Padang menyiapkan 1.700 agen lapangan untuk mendukung penerapan digitalisasi bantuan sosial yang menjadikan daerah itu sebagai percontohan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Program tersebut dibahas dalam koordinasi lintas kementerian di kediaman resmi wali kota, Jumat (24/4/2026).
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan, kepercayaan pemerintah pusat menjadi dorongan bagi daerah untuk memperbaiki pendataan penerima bantuan agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Menurut dia, persoalan data selama ini kerap memunculkan ketidaksesuaian penerima bantuan.
“Selama ini persoalan utama kita ada pada data. Ada yang tercatat miskin padahal tidak, dan sebaliknya. Melalui digitalisasi bansos ini, kita harap bantuan tepat sasaran,” kata Maigus.
Ia menjelaskan, pemerintah kota telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut. Salah satunya dengan menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Digitalisasi Bansos.
Sebanyak 1.700 agen lapangan akan dikerahkan untuk memperkuat pendataan di tingkat masyarakat. Mereka berasal dari ASN, pendamping PKH, TKSK, RW, RT, hingga pengurus masjid dan musala.
Para agen itu akan mengikuti pelatihan intensif agar masyarakat lebih mudah mengakses sistem digital yang disiapkan. Maigus menargetkan program itu diluncurkan pada Oktober 2026 setelah seluruh persiapan selesai.
Di sisi lain, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan digitalisasi bansos dirancang untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas penyaluran bantuan. Ia menilai kesiapan data kependudukan Kota Padang sudah sangat baik.
“Dari sekitar 961 ribu wajib KTP, 99,16 persen telah melakukan perekaman. Aktivasi IKD juga tertinggi di Sumbar,” katanya.
Teguh menyebut capaian tersebut membuat Padang layak menjadi pelopor program digitalisasi bansos. Ia berharap langkah ini menjadi awal reformasi penyaluran bantuan yang lebih transparan dan tepat sasaran.
